VIDEO: Begini Alasan Pengembang di Depok Cabut Listrik Warga

Pengembang perumahan Aruba Residence Depok, membeberkan sejumlah alasan

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Ahmad Sabran

Pengembang perumahan Aruba Residence Depok, membeberkan sejumlah alasan pihaknya hingga sempat mencabut aliran listrik dari 7 rumah warga di perumahan yang mereka kelola itu, sejak 12 September sampai 26 September 2018 lalu.

Dinda Putri selaku Legal Officer Aruba Residence yang mewakili manajemen PT Pemuda Depok sebagai pihak developer, menyatakan bahwa pencabutan aliran listrik ke 7 rumah warga, dilakukan setelah dua kali surat somasi yang mereka layangkan ke 7 penghuni rumah itu, tidak diindahkan sama sekali.

Yakni pada 31 Juli 2018 melalui kantor advokat dan pengacara developer. "Kami melayangkan surat somasi pertama kepada 7 penghuni rumah, yang intinya menyampaikan agar mereka menyelesaikan kewajiban mereka sebagai penghuni ke developer, paling lambat 7 hari setelah somasi dilayangkan," kata Dinda di Klub House Aruba Residence, di Jalan Pemuda, Pancoran Mas, Depok, Senin (1/10/2018).

Kewajiban ke 7 penghuni rumah yang belum diselesaikan itu kata Dinda adalah tunggakan pembayaran iuran pengelolaan lingkungan (IPL) bulanan, selama 7 sampai 8 tahun.

"Dalam surat somasi itu, kami sebutkan juga jika mereka tidak memperhatikan somasi kami, maka developer akan menutup jalan dan mencabut aliran listrik rumah mereka dari gardu milik developer, sampai adanya penyelesaian," kata Dinda.

Sayangnya setelah 7 hari, kata Dinda somasi pihaknya tidak juga membuahkan hasil. "Sehingga pada 27 Agustus, kami layangkan somasi terakhir kepada penghuni," kata dia.

Karena tidak juga diindahkan tambah Dinda pihaknya akhirnya melakukan pencabutan aliran listrik ke rumah 7 penghuni itu pada 12 September 2018.

"Pencabutan fasilitas oleh kami selaku developer terhadap 7 rumah yang tidak melakukan pelunasan atas tunggakan IPL. Ini merupakan tindak lanjut dari somasi kami," kata Dinda.

Meski begitu kata Dinda, pihak developer pada 26 September sudah memasang kembali fasilitas aliran listrik ke 7 rumah warga tersebut.

"Hal ini kami lakukan bukan karena kami melanggar hukum. Melainkan karena kebijaksanaan dari tim Polres Depok yang mengimbau kami memberikan kembali fasilitas yang kami berikan. Disamping pihak kepolisian akan memediasi kami dengan penghuni," papar Dinda.

Ia mengatakan pihaknya juga sangat terbuka apabila ada instansi pemerintah lain yang dengan itikad baik ingi mendapatkan klarifikasi masalah ini. "Kami siap untuk menjelaskannya," kata Dinda.

Menurut Dinda, sebelum somasi dilayangkan ke 7 penghuni rumah, pihaknya sudah berulang kali melakukan segala cara agar ke 7 penghuni mau  membayar tunggakan IPL.

"Bahkan dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari kelurahan, kecamatan dan pihak LPM," kata Dinda.

Dinda membantah sejumlah pemberitaan yang menyebutkan jika pihak developer sewenang wemang menaikkan IPL dengan rata Rp 1 Juta,  per bulan.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved