Pemerintah Lambat, Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Bencana Palu dan Donggala

LAMBATNYA pemerintah dalam penanganan bencana alam dibahas dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan pada Selasa (2/10/2018).

Kompas.com/Kristianto Purnomo
PUING bangunan di Perumnas Balaroa akibat gempa bumi yang mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9/2018). Gempa bermagnitudo 7,4 mengakibatkan ribuan bangunan rusak dan hingga Senin (1/10/2018) siang tercatat 844 orang meninggal dunia. 

LAMBATNYA pemerintah dalam penanganan bencana alam dibahas dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan pada Selasa (2/10/2018).

Berbagai usulan agar pemerintah dapat mempercepat penanganan dan menetapkan status Bencana Nasional terkait bencana Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah.

Salah satu usulan disampaikan oleh Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Partai Nasdem, Akbar Faizal. Dikutip dari akun @WikiDPR1, Akbar mengusulkan agar gaji seluruh anggota legislatif dapat disumbangkan kepada seluruh korban bencana.

"#paripurna142 Akbar F. @Fraksi_NasDem #sulsel2: saya mengusulkan agar gaji kita disumbangkan kepada korban kita ke palu dan NTB. Soal besarannya, kami menyerahkan kepada pimpinan untuk mengatur proporsinya. Saya tidak percaya bila ada yg tidak setuju dengan usulan saya," ungkap Akbar.

Sementara Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi partai keadilan Sejahtera, Sukamta mengusulkan agar dewan dapat mendesak pemerintah untuk menetapkan status Bencana Nasional atas bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

"Sukamta @PKSejahtera #Jogja : yg terbaik adalah mengevakuasi penduduk yg msh blm keluar supaya tdk tjd pertambahan korban. Kami menginginkan spy pimpinan bs mendesak pemerintah bisa sulteng dinyatakan sbg bencana nasional," jelas Sukamta.

"Adapun ttg penjarahan, itu berlebihan. Yg tjd, makanan minuman tdk bs masuk. Air bercampur lumpur. Penduduk tdk bs memikirkan makan apa sampai apapun dpn mata dimakan," tambahnya.

Sedangkan Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka setuju dengan usulan. Fraksi PDIP pun mendukung agar tim pengawasan bencana dapat segera dibentuk DPR RI.

"Rieke @PDI_Perjuangan #Jabar7 : sy mendukung agar timwas bencana alam segera dibentuk dan sy jg mendukung agar gaji bulan Oktober disumbangkan utk korban bencana alam," ungkap Rieke.

Usulan pun diterima dan disetujui oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Terdapat dua catatan dalam keputusan, yakni sumbangan dapat dikirimkan lewat rekening Bank Mandiri yang digunakan untuk menghimpun dana bencana gunung berapi Sinabung dan tim pengawas akan segera dibentuk.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved