Gubernur Banten Janji Perjuangkan Nasib Pegawai Honorer

GUBERNUR Banten, Wahidin Halim mengumbar janji akan terus memperjuangkan nasib para pegawai honorer.

Gubernur Banten Janji Perjuangkan Nasib Pegawai Honorer
Warta Kota/Andika Panduwinata
Gubernur Banten. 

GUBERNUR Banten, Wahidin Halim mengumbar janji akan terus memperjuangkan nasib para pegawai honorer.

Hal itu disampaikan Gubernur dalam rangka menanggapi banyaknya isu-isu yang menganggap Pemerintah Daerah tidak respon terhadap nasib para honorer akibat adanya rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memangkas ribuan honorer di Pemprov Banten.

Menurut Gubernur, rekomendasi KPK merupakan hal yang harus menjadi perhatian bersama. Namun Pemerintah Daerah juga perlu memerhatikan pegawai honorer yang telah lama mengabdikan dirinya untuk Provinsi Banten.

“Makanya, saya akan terus perjuangkan nasib honorer itu. Nanti kami datangi KPK bagaimana baiknya, apakah masih bisa dipertimbangkan lagi atau tidak? Karena semua harus dlakukan secara hati-hati,” ujar pria yang akrab disapa WH ini, Selasa (2/10/2018).

Namun, tegas Gubernur, tenaga honorer yang akan diperjuangkannya hanyalah pegawai yang benar-benar bekerja. Tidak hanya duduk-duduk santai, keluyuran atau bahkan tidak pernah hadir di kantor.

Oleh karenanya, ia beserta tim akan melakukan verifikasi secara intensif. Hal ini dilakukan untuk menyisir mana tenaga honorer yang aktif dan mana yang tidak.

“Semoga saja ikhtiar kami berbuah manis, banyakin doa. Ini sedikit-sedikit demo, jangan ngambek saja digedein. Ini kami lagi usaha, kita juga lagi usahain gajinya naik tahun depan,” ucapnya.

Selain memperhatikan honorer, Gubernur juga berjanji bahwa tahun depan akan menaikkan tunjangan kinerja untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Banten. Bahkan, Gubernur menegaskan bahwa tunjangan pegawai Pemprov Banten harus lebih tinggi dibandingkan tunjangan kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Namun, lagi-lagi Gubernur mengingatkan agar tunjangan yang tinggi tersebut harus diimbangi dengan kualitas dan kuantitas kinerja yang sepadan. Apalagi, lanjutnya, tahun depan penilaian kinerja berlaku untuk seluruh tingkatan mulai dari staf pelaksana hingga eselon II.

“Pokoknya, tunjangan insentif Provinsi harus lebih tinggi dari kabupaten/kota. Bahkan misalnya kalau Kota Tangerang naikin tukinnya sampai Rp 60 juta, Provinsi naikin aja jadi Rp 70 juta. Asalkan, sesuai dengan kinerjanya, kalau yang males-malesan atau malah enggak ada kerjanya," kata Wahidin. 

Penulis: Andika Panduwinata
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved