Rupanya Ini Alasan Pengembang Aruba Residence Cabut Aliran Listrik Rumah Warga

Pengembang Aruba Residence Depok punya alasan tersendiri sampai mencabut aliran listrik di rumah warga.

Rupanya Ini Alasan Pengembang Aruba Residence Cabut Aliran Listrik Rumah Warga
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Dinda Putri (tengah) selaku Legal Officer Aruba Residence mewakili manajemen PT Pemuda Depok memberi keterangan kepada wartawan di Aruba Residence, Senin (1/10/2018) siang. 

Pada 20 Okt 2017 kata dia diadakan musyawarah antara devoloper dengan penghuni dalam rangka pengelolaan Aruba Residence.

Musyawarah ini dipimpin oleh pihak kelurahan dan dihadiri developer serta penghuni dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan serta kepolisian dan TNI.

"Berdasarkan surat notulen hasil musyawarah lewat saran semua pihak pengelolaan masih diserahkan ke developer," katanya.

Lalu kata Dinda pada 4 des 2017 developer mengeluarkan pengumuman IPL amnesti ke 7 warga yang menunggak. Dimana dengan IPL amnesti maka biaya denda dan administrasi dihapuskan. "Jadi hanya cukup membayar pokoknya saja yaitu Rp 200 ribu perbulan," kata Dinda.

Namun pelaksanaannya tambah Dinda dihalanghalangi beberapa pihak yang tdk sepakat atas IPL Amnesti.

Lalu pada 19 Februari 2018, kata Dinda developer menerima surat undangan dari kecamatan Pancoran Mas, perihal mediasi warga perumahan dengan pihaknya.

Mediasi dilaksanakan 24 Februari 2018 di klub house Aruba Residence.

"Pertemuan itu dihadiri 72 penghuni dan perwakilan developer, yanf disaksikan oleh Camat dan Lurah. Topik pembicaraan adalah kami developer meminta agar penghuni mengadakan voting secara tertutup untuk menentukan siapakah yang mengelola perumahan ke depannya," kata dia.

Pihaknya tambah Dinda mengusulkan voting tertutup agar jika adanya perbedaan pendapat antara penghuni mereka tidak tahu. "Ini untuk menjaga keharmonisan penghuni di Aruba," kata dia.

Dalam voting, kata Dinda devoloper menawarkan dua opsi. Opsi pertama adalah perumahan dikeloka oleh developer dan penghuni wajib membayar IPL sebesar Rp 420 Ribu sampai Ro 700 Ribu, tergantung luas tanah masing-masing penghuni.

"Perlu diketahui bahwa dengan jumlah sebesar itupun, kami developer masih harus mensubsidinya," kata Dinda.

Lalu opsi kedua adalah perumahan dikelola swadaya atau dikelola oleh pihak yang ditunjuk oleh penghuni. "Kami sangat mendukung hal ini karena apabila opsi ini dipilih warga, kami pihak developer menyatakan bahwa seluruh subsidi dari developer akan kami cabut," kata Dinda.

Namun sayangnya kata dia upaya untuk mengadakan voting tertutup atas dua opsi itu ditolak beberapa warga.

Mereka mengajukan opsi lain yakni lingkungan dikelola oleh warga dan biaya dikeluarkan oleh lemda dan developer.

"Bahkan pada saat itu, ada salah satu warga yang menyatakan bahwa pihak developer berhak untuk tidak memiliki hak untuk memungut biaya IPL sepeserpun," katanya.

Karena semua upaya gagal, kata Dinda akhirnya pada 31 juli 2018 melalui kantor advokat dan pengacara, developer melayangkan surat somasi ke 7 penghuni yang berujung pencabutan aliran listrik ke mereka pada 12 September sampai 26 September lalu.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved