Rahmat Effendi Ingin Kewenangan SMA Negeri Ada di Tingkat Kota Bekasi

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menginginkan kewenangan SMA negeri ada di tingkat kota atau kabupaten.

Warta Kota/Muhammad Azzam
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi 

WARTA KOTA, BEKASI---Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menginginkan kewenangan SMA negeri ada di tingkat kota atau kabupaten. Hal itu dikarenakan untuk mewujudkan program 12 tahun wajib belajar.

"Kami inginnya seperti itu, selama ini itu kewenangan provinsi sesuai undang-undangnya," kata Rahmat Effendi saat ditemui Warta Kota di acara peletakan batu pertama pembangunan sekolah SMAN 21 di Jatiasih, Senin (1/10/2018).

Namun, kata Rahmat Effendi, jika harus tetap seperti itu Pemerintah Kota Bekasi akan tetap membantu, baik dari fasilitas proses belajar mengajar maupun biaya SPP.

"Sudahlah, sekarang tidak berbicara masalah kewenangan apakah SMA itu kewenangan presiden, atau kewenangan gubernur. Kami akan tetap kontribusi dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun untuk warga Kota Bekasi," jelasnya.

Rahmat Effendi juga menyampaikan rencanaya pada tahun 2019 akan menggratiskan SPP SMAN dan SMKN se-Kota Bekasi.

"Niatnya agar wajib belajar 12 tahun di Kota Bekasi tercapai, orangtua wali murid tidak dibebankan lagi kepada persoalan SPP. Biarkan saja negara yang tanggung. Biarkan saja pemimpin kota ini yang memikirkan anak-anak sekolah itu tidak perlu lagi membayar SPP," kata Rahmat Effendi.

Baca: Disparbud Sebut Vidafest Jadi Ajang Penguatan Seni dan Budaya Kota Bekasi

Baca: KPU RI Monitoring Produksi Perdana Kotak dan Bilik Suara Pemilu 2019 di Kota Bekasi

Baca: Ridwan Kamil Unggah Desain Kalimalang, Ini Jawaban Wakil Wali Kota Bekasi

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved