Mengenang Awal Terjadinya Pemisahan Polri dan TNI dengan Berakhirnya Era Dwifungsi ABRI

Reformasi telah menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer pada tahun 2000, yang menandai berakhirnya Dwifungsi ABRI.

Mengenang Awal Terjadinya Pemisahan Polri dan TNI dengan Berakhirnya Era Dwifungsi ABRI
Istimewa
Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada acara Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat 'Mantap Brata 2018' dalam rangka pengamanan Pilpres dan Pileg 2019. 

Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selama masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru berdampingan dengan TNI di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) atau Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab).

Namun, sejak Jenderal TNI Soeharto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1968, jabatan Menhankamatau Pangab berpindah kepada Jenderal M Panggabean.

Ketatnya integrasi tersebut menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

Akan tetapi keadaan berubah pasca reformasi dikumandangkan.

Soeharto yang turun tahta digantikan wakilnya, BJ Habibie pada tahun 1998, gerakan demokratis dan sipil tumbuh mengganti peran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia. Hasilnya Dwifungsi ABRI dihapuskan.

Reformasi ini juga melibatkan penegak hukum dalam masyarakat sipil umum, yang memertanyakan posisi polisi Indonesia di bawah payung angkatan bersenjata.

Reformasi ini telah menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer pada tahun 2000.

Sesuai dengan Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran Polri, Polri secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer. Nama resmi militer Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi kembali Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selain itu, lewat penandatangan Undang-undang (UU) Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, tugas dan kewajiban Polri terpisah dengan TNI hingga saat ini.

Walau begitu, dikutip dalam situs resmi Polri, Polri.go.id menjelaskan, Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian berpesan kepada masyarakat untuk dukung upaya guna mewujudkan Polri yang lebih profesional dan amanah.

Berbagai pengalaman berbangsa dan bernegara selama ini, dikatakanya akan menjadi pelajaran berharga dalam upaya melanjutkan reformasi Polri.

Oleh karena itu, Polri katanya membuka diri, menampung aspirasi dan pandangan dari semua elemen masyarakat untuk mendudukkan Polri menjadi pelindung dan pengayom bagi segenap warga bangsa.

"Kami tidak hanya akan selalu bekerja profesional, yakni mendasarkan kinerjanya kepada ilmu pengetahuan dan sistem hukum yang berlaku, tetapi juga amanah, akuntabel kepada pemangku kepentingan antara lain dengan menggunakan kewenangannya secara bijak dan santun pada masyarakat yang kami layani," ujarnya.

Menurut Tito, Polri milik kita. Mari kita jadikan Polri seperti yang kita dambakan.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved