Data Meragukan, Surplus Jagung Nasional Dipertanyakan DPR

Kami akan mengkonfrontrasi antara dua data yang beda, mana yang benar. Kami ingin semuanya pasti

Data Meragukan, Surplus Jagung Nasional Dipertanyakan DPR
akun Facebook Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo panen jagung bersama masyarakat Tuban, Jawa Timur, Jumat (9/3/2018) 

Kementerian Pertanian mengklaim terjadi surplus atau berlebihnya produksi jagung di dalam negeri. Namun data itu dinilai kontradiktif dengan keluhan peternak terkait dengan naiknya harga pakan. Peternak bahkan beralih menggunakan gandum untuk bahan baku pakan.

Anggota Komisi IV DPR, Zainut Tauhid Sa’adi kepada wartawan, Jumat (28/9) pun mengaku heran. Ia pun siap mengonfrontasi Kementerian Pertanian dengan pengusaha soal besaran produksi dan kebutuhan jagung yang sesungguhnya.

“Gagasan untuk mempertemukan menjadi salah satu solusi. Kami akan melakukan pengecekan lapangan terdahulu untuk memastikan mana yang benar. Karena laporannya surplus,” ujar Zainut.

Pengecekan langsung dipandangnya perlu dilakuka, mengingat produksi jagung ini karena berhubungan dengan pakan untuk ternak. Dengan harga pakan yang meningkat, efeknya bakal merembet ke harga telur dan daging ayam

“Kami akan mengkonfrontrasi antara dua data yang beda, mana yang benar. Kami ingin semuanya pasti. Nggak ingin hanya berdasarkan katanya. Karena ini juga akan berimbas ke harga-harga lain,” tutur Zainut.

Dihubungi terpisah, Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Sudirman menceritakan, saat ini peternak lebih banyak menggunakan gandum daripada jagung untuk bahan baku produksi. Langkah ini diambil karena memang kebutuhan jagung untuk produksi pakan tidak dapat terpenuhi.

"Pengusaha pakan membeli olahan gandum dari pabrik terigu. Ini mau tidak mau karena jagung tidak cukup," ujarnya, Selasa (25/9) malam.

Kebutuhan pengusaha pakan atas gandum bahkan tidak main-main. Sudirman mengatakan, secara teori hampir semua pengusaha pakan sudah menggunakan gandum sebagai pengganti jagung.

Ia pun berharap pemerintah menata ulang kebijakan terkait pakan dan bahan bakunya, khususnya jagung. Menurutnya, langkah yang bisa diambil pemerintah adalah menarik minat investor bisnis pascapanen untuk persoalan surplusnya jagung yang belum pasti ini.

"Jadi daripada mengklaim jagung surplus, lebih baik pemerintah melibatkan sebanyak-banyaknya pihak swasta. Jangan dikerjakan sendiri," ucapnya.
Ia mencontohkan, selama ini kementerian pertanian memberikan bantuan dalam bentuk alat produksi pertanian, benih dan pupuk. Sementara dryer atau pengering tidak ada.

Halaman
123
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved