Breaking News:

APBD Perubahan DKI 2018 Capai Rp 83 Triliun

Anies berharap dengan disatujuinya Raperda ini maka pelaksanaan program pembangunan di seluruh wilayah Jakarta dapat dilaksanakan

Penulis: Anggie Lianda Putri | Editor: Ahmad Sabran
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPRD M Taufik usai menyampaikan Pidato perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2018 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (26/9/2018). 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 (APBD 2018) pada Rapat Paripurna.

Bersamaan dengan itu diaksanakan juga penyerahan secara simbolis RAPBD-P 2018 yang telah disetujui oleh Prasetyo kepada Anies untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2018.

Anies berharap dengan disatujuinya Raperda ini maka pelaksanaan program pembangunan di seluruh wilayah Jakarta dapat dilaksanakan dan selesai tepat pada waktunya.

“Saya beserta jajaran eksekutif menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD DKI Jakarta juga pada Badan Anggaran atas kesabaran, ketelitian dan kecermatan dalam menelaah substansi materi Raperda tentang Perubahan APBD 2018," ujar Anies di Gedunh DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Hasil pembahasan ditetapkan total Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 83 Triliun dari penetapan APBD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 77 Triliun.

"Penetapan Rp 77.117.365.231.898 setelah perubahan (perubahan APBD) Rp 83.262.238.850.377. Demikian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018," kata anggota Banggar DPRD DKI, Rifqoh Abriani.

Rifqoh mengatakan Iandasan hukum dilakukannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah pada perubahan penama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Anies juga mengharapkan pengesahan APBD 2018 ini menjadi bagian dari terwujudnya tertib administrasi diberbagai bidang. (M16)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved