Anies Cabut Izin Reklamasi, Pulau I, J dan K Belum Berbentuk

Bahkan ketiga pulau yang rencananya akan berada di kawasan Ancol tersebut masih berbentuk lautan.

Anies Cabut Izin Reklamasi, Pulau I, J dan K Belum Berbentuk
Tribunnews.com
Ilustrasi 

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin reklamasi 13 pulau di Jakarta Utara.

Beberapa pulau yang dicabut izin reklamasinya tersebut adalah Pulau I, J dan K yang merupakan bagian dari PT Pembangunan Jaya Ancol.

Namun demikian, kondisi ketiga pulau tersebut hingga saat ini belum berbentuk apa-apa.

Bahkan ketiga pulau yang rencananya akan berada di kawasan Ancol tersebut masih berbentuk lautan.

“Rencananya memang nanti di kawasan Ancol tapi belum ada aktivitas. Jadi belum bisa dilihat, masih air. Belum ada apa-apanya,” kata Corporate Communication Manager PT Pembangunan Jaya Ancol, Rika Lestari, Kamis (27/9).

Rika menegaskan pihaknya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan Pemprov DKI Jakarta terkait kebijakan reklamasi. Sehingga ketika ada keputusan untuk mencabut izin reklamasi, sebagai pengembang pihaknya hanya bisa mengikuti.

“Intinya Ancol patuh terhadap peraturan, peraturannya gimana kita ikutin. Pas disuruh berhenti ya kami berhenti. Jadi pas moratorium kemarin, memang nggak ada aktivitas apapun,” sambungnya.

Seorang tokoh nelayan Muara Angke, Diding mengatakan proses reklamasi yang telah dilakukan sejak lama seharusnya memberikan dampak nyata seperti memberi ganti rugi terhadap para nelayan.

“Dari awal nelayan itu minta ganti rugi, bukan hanya sekedar materi yah. Ini masalahnya pulau sudah terbangun, jadi kami minta ganti kerugian, sayangnya Pak Gubernur tidak memikirkan itu,” tutur Diding.

Direktur Eksekutif Kawal Wahana Lingkungan Hidup (Kawalhi), Puput TD Putra mengapresiasi langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya kerusakan ekosistem dan bentang alam terjadi akibat adanya reklamasi.

“Pada dasarnya Jakarta tidak butuh reklamasi, tetapi revitalisasi. Makanya jangan cuman segel, tapi cabut juga ijinnya secara permanen. Stakeholder terkait, baik itu masyarakat, pemerintah harus sama-sama mendesain komunikasi untuk pemulihan,” tegas Puput. (jhs)

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved