Seluruh Restoran di Jakarta Selatan Diawasi untuk Daftar BPJS Ketenagakerjaan

Junelpri menyebut, setelah ditelusuri, ternyata masih banyak restoran yang tidak memberikan perlindungan pada pekerjanya.

Seluruh Restoran di Jakarta Selatan Diawasi untuk Daftar BPJS Ketenagakerjaan
Warta Kota/Feryanto Hadi
Junelpri Saragih selaku petugas Pengawas dan Pemeriksa (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru saat melakukan kunjungan ke salah satu restoran, Rabu (26/9/2018). 

BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebayoran Baru melakukan pengawasan terhadap sejumlah usaha bidang pariwisata di Jakarta Selatan agar mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Bulan September dan Oktober ini kita fokus untuk mengawasi sektor parawisata, baik resto, cafe, hotel maupun tempat jasa parawisata lainnya," ujar Junelpri Saragih selaku petugas Pengawas dan Pemeriksa (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru kepada Warta Kota, Rabu (26/9/2018).

Junelpri menyebut, setelah ditelusuri, ternyata masih banyak restoran yang tidak memberikan perlindungan pada pekerjanya.

"Seperti kemarin kami temui di salah satu resto di Jakarta Selatan, sudah bekerja selama 10 Tahun tidak mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan bahkan Jaminan Pensiun. Artinya setelah nanti tenaga kerja tersebut tidak bekerja lagi, maka dia tidak memiliki tabungan yang dapat digunakan untuk kebutuhan masa tuanya, ini sangat memprihatinkan," paparnya.

Ia menambahkan, bagi badan usaha yang tidak mengindahkan imbauan dari BPJS Ketenagakerjaan, maka badan usaha harus siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Namun sepanjang minggu ini sudah banyak badan usaha khusunya Resto yang sudah menyerahkan data untuk daftar menjadi peserta BPJS Ketanagakerjaan."

Sebenarnya, kata dia, jika ada pengaduan dari tenaga kerja bahwa suatu badan usaha belum ikut BPJS Ketenagakerjaan, semakin mudah bagi kami BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan tindak lanjut.

"Dulu tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja menanggung sendiri seluruh biaya pengobatannya, namun sekarang sudah ada peraturan yang mewajibkan Badan Usaha untuk ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak boleh lagi ada Pemberi Kerja yang tidak memberikan perlindungan kepada pekerjanya," ujarnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru, Aland Lucy Patitty menambahkan, kini BPJS Ketenagakerjaan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.

"Kewenangan ini menjadikan BPJS Ketenagakerjaan menjadi lebih mandiri dalam dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya. Pelanggaran Jaminan Sosial yang terjadi saat ini ditegakkan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui Wasrik," ungkapnya.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan melalui Wasrik berhak merekomendasikan kepada pemerintah terkait untuk tidak memperpanjang ijin usaha, sesuai dengan Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang,

Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

“Kita sebagai perpanjangan tangan negara, harus hadir di tengah-tengah pekerja untuk memberikan perlindungan terhadap mereka. Kami BPJS Ketenagakerjaan selalu bekerja sesuai koridor hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan."

"Saya yakin jika manfaat program BPJS Ketengakerjaan benar-benar dijelaskan kepada pemberi kerja dan pekerjanya, mereka sangat antusias untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan iuran yang sangat kecil dan pengembangan saldo Jaminan Hari Tua yang cukup besar," papar Lucy

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved