Kalangan PNS Jaksel Diimbau Jaga Netralitas dalam Pemilu 2019

pelarangan keterlibatan PNS dikuatkan dengan SE Menpan RB No.B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas ASN.

Kalangan PNS Jaksel Diimbau Jaga Netralitas dalam Pemilu 2019
Warta Kota/Feryanto Hadi
PNS diminta jaga netralitas dalam pemilu. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Jakarta Selatan, diminta menjaga netralitas dalam Pemilu 2019.

Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Jayadi mengatakan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengingatkan agar seluruh ASN menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.

Jayadi menjelaskan, dalam PP No.53 Tahun 2010 Pasal 4 Ayat 15 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, serta membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

"Juga mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat," ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Pemahaman Pegawai terhadap Peraturan Kepegawaian (Netralitas PNS, Disiplin PNS terkait Penyuapan, Gratifikasi dan Korupsi serta Pemberhentian PNS karena Tindak Pidana).

Acara itu diselenggarakan di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (26/9/2018).

Jayadi menuturkan, pelarangan keterlibatan PNS juga telah dikuatkan dengan SE Menpan RB No.B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

"Larangan ini bukanlah dengan maksud membatasi hak asasi manusia dari ASN. Namun hal ini adalah upaya menjaga PNS dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin persatuan ASN, sehingga dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang diberikan sebagai pelayan masyarakat," ucapnya.

Sekko Jayadi berharap, para pengelola kepegawaian dapat memahami peraturan ini.

"Sehingga, penerapan dan pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan tidak ada masalah yang dialami para pegawai di kemudian hari," katanya.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved