YLKI Nilai Ironis Pemerintah Salurkan Cukai Rokok untuk BPJS Kesehatan Dampak Defisit

Jelas menimbulkan sejumlah ironi yang kontraproduktif bagi masyarakat dan BPJS Kesehatan.

YLKI Nilai Ironis Pemerintah Salurkan Cukai Rokok untuk BPJS Kesehatan Dampak Defisit
Istimewa
Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pemerintah mengincar cukai rokok di antaranya untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan. 

Ironi kedua adalah menimbulkan paradigma keliru di kalangan masyarakat, bahwa aktivitas merokok diasumsikan sebagai bentuk bantuan pemerintah dan BPJS agar tidak defisit. Para perokok merasa sebagai pahlawan tanda jasa.

Ironi yang paling tragis adalah upaya tersebut dibarengi dengan menaikkan produksi rokok. Jika fenomena ini terjadi maka artinya pemerintah berharap agar angka kesakitan masyarakat akibat dampak negatif rokok semakin tinggi.

"Padahal, data membuktikan bahwa salah satu jenis penyakit yang dominan diderita pesien BPJS adalah penyakit yang disebabkan oleh konsumsi rokok," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, agar kebijakan menyuntik BPJS dengan cukai rokok tidak menjadi kebijakan yang menyesatkan bahkan kontra produktif, maka YLKI meminta pemerintah untuk menghentikan upaya menaikkan produksi rokok, khususnya dari industri rokok berskala besar.

Tercatat, produksi rokok nasional diperkirakan mencapai 321,9 miliar batang sepanjang tahun 2018. Rokok tersebut dikonsumsi rakyat Indonesia yang memicu beragam penyakit.

Pemerintah katanya harus berani melakukan moratorium produksi rokok, bahkan menurunkannya. Sebab manakala produksi rokok naik, itu sama artinya dengan lonceng kematian kesehatan masyarakat dan lonceng kematian bagian finansial BPJS. Financial bleeding akan terus terjadi pada BPJS Kesehatan, jika konsumsi rokok masih menggurita.

"Dengan kata lain, pemerintah harus berani menurunkan produksi rokok jika ingin menyelamatkan BPJS Kesehatan," jelasnya.

Kedua, Pemerintah harus menaikkan cukai rokok secara signifikan. Ruang untuk menaikkan cukai rokok masih terbuka lebar, hingga mencapai 57 persen. Sementara cukai rokok saat ini baru mencapai rata-rata 40-an persen.

Dengan menaikkan cukai rokok akan menaikkan pendapatan pemerintah, di satu sisi dan di sisi lain akan menurunkan jumlah perokok.

Berapa pun harga rokok akan dicari masyarakat, karena efek adiksi dari nikotin yang ada pada rokok.

"Jika Presiden Jokowi tidak melakukan hal tersebut, maka upaya untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan dengan cukai rokok hanya menjadi kebijakan yang artifisial, alias sia-sia belaka," katanya.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved