Ortu Siswa SDN di Depok Keluhkan Kewajiban Dana Renang

Ratusan orangtua siswa SDN Mampang 3 mengeluhkan pembayaran biaya renang sebesar Rp 35.000 per siswa setiap kali renang.

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Andy Pribadi
Kompas.com
Ilustrasi. 

Ratusan orangtua siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mampang 3, Kota Depok, mengeluhkan pembayaran biaya renang sebesar Rp 35.000 per siswa setiap kali renang.

Bahkan setiap siswa yang tidak ikut renang juga diwajibkan membayar. Jika tidak membayar, maka nilai olahraga siswa akan kosong.

Salah seorang ortu siswa yang mengeluhkan hal itu, Leo (30), menduga hal itu bagian modus pungli yang dilakukan guru kepada ortu siswa.

Apalagi katanya, setiap siswa wajib membayar uang renang, meski tidak mengikuti kegiatan tersebut. "Ikut gak ikut kata gurunya mesti bayar. Kalau nggak bayar, tidak dapat nilai. Jadi mau tidak mau kita harus bayar," kata Leo, Kamis (20/9/2018).

Menurut Leo, keuntungan guru atau pihak sekolah, cukup besar dengan penarikan biaya renang ini.

Sebab katanya biaya renang per siswa yang dibayarkan pihak sekolah ke pengelola renang maksimal Rp 15.000 persiswa.

"Sementara ortu siswa bayar ke sekolah Rp 35.000. Jadi ada untung Rp 20.000 per siswa untuk sekolah setiap renang," katanya.

Belum lagi kata Leo, orang tua siswa yang ingin mendampingi anaknya saat renang juga wajib membayar Rp 35.000.

"Kegiatan renang ini dengan modus seperti ini sudah berlangsung tahunan. Uang renang dikutip komite sekolah, yang kemudian diserahkan kepada Wali Kelas. Jadi seakan-akan pihak sekolah tak terlibat, padahal terlibat," katanya.

Menurut Leo, pihak sekolah menjadikan renang untuk nilai raport pada mata pelajaran olah raga, hanya akal-akalan saja. "Tujuannya ya untuk mengutip uang melalui jalur tidak resmi dari siswanya," kata dia.

Menurutnya lengambilan nilai mata pelajaran olah raga, tidak mesti dengan berenang. Masih banyak cabang olah raga lain. "Kenapa dipaksakan cabang olah raga renang," kata dia.

Leo berharap, kegiatan renang  yang dilaksanakan setiap tiga atau empat bulan ini, di tiadakan dan diganti dengan cabang olah raga yang lain.

"Semoga praktik renang yang dijadikan sebagai agenda untuk pengambilan nilai mata pelajaran olah raga ini, dihapus. Diganti dengan cabang olah raga lain," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Depok, M Thamrin, saat dikonfirmasi mengenai hal ini mengaku pihaknya akan masih mendalami terkait biaya renang ini.

"Kami akan tindaklanjuti keluhan masyarakat soal ini. Nanti akan kami sambangi sekolah yang bersangkutan," katanya.

Menurut Thanrin untuk memastikan benar tidaknya ada pungutan liar melalui praktik berenang, pihak Disdik harus melakukan penelusuran terlebih dahulu.

"Nanti akan kita panggil dulu pihak sekolah tersebut," kata Thamrin.(bum)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved