Menaker Sebut Tenaga Kerja Asing yang Ukur Tanah di Bekasi Legal dan Profesional

Menaker Hanif Dhakiri menegaskan tenaga kerja asing yang bekerja di Bekasi adalah tenaga kerja legal dan profesional.

Menaker Sebut Tenaga Kerja Asing yang Ukur Tanah di Bekasi Legal dan Profesional
Warta Kota/Muhammad Azzam
Menaker Hanif Dhakiri

MENTERI Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menanggapi soal beredar video Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkong China mengukur tanah di Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Hanif menyebut TKA tersebut legal dengan memiliki izin resmi dan tidak menyalahi aturan soal TKA yang bekerja di Indonesia.

Hasil itu didapatkan setelah dirinya menugaskan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melakukan klarifikasi kepada pihak Sinohydro selaku vendor Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

"Hasiknya kami tidak menemukan pelanggaran, itu legal dan punya izin. Jabatan TKA juga seorang ahli profesional, izinnya juga sesuai aturan yang diterbitkan," jelas Hanif kepada Wartawan saat di Job Fair Bekasi, Rabu (19/9/2018).

Hanif mengatakan, ketiga TKA itu sedang malakukan pengukuran tanah guna menentukan kekuatan pondasi kontruksi jalur kereta api cepat.

Pekerjaan ini melibatkan tiga TKA yaitu tenaga ahi geologis engineering, geodetic engineering dan surveying engineering.

"Jadi TKA memang tenaga ahli bukan pekerja kasar. Sudah kita cek semua dokumennya," katanya.

Ia mengungkapkan, heboh video itu karena memang sejumlah pekerja itu tidak memberitahuan kepada pihak Kelurahan atau RT setempat.

Selain itu, lokasi tempat TKA mengukur tanah dalam proses pembebasan lahan namun warga belum menerima ganti rugi lahan dan itu sangat sentitif.

"Dalam video itu, ada dua WNI yang mendampingi TKA itu, tapi sayang WNI itu tidak mampu memberikan penjelasan jadi menimbulkan masalah dan terjadi kesalahpahaman," ujarnya.

Hanif juga meminta agar perusahan yang terlibat dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, untuk memberikan informasi kepada kepala daerah di jalur-jalur yang memang dilalui.

Diharapkan Kepala Daerah, bahkan hingga Kepala Desa, dan Ketua RT setempat mengetahui segala informasi tentang pengerjaan proyek itu.

"Perusahaan penanggungjawab proyek Kerata Api Cepat agar bisa melakukan sosialisasi di jalur jalur memang dilalui. Ini kan yang bikin jadi polemik. Masyarakat tenang dan tidak terprovokasi isu yang di lebih-lebihkan ini," paparnya.

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved