Maruf Amin: Khilafah Bukan Ditolak, tapi Tertolak

Maruf Amin berujar, Pancasila adalah dasar negara, dan telah tertuang kesepakatan soal bentuk negara Indonesia yang bukan khilafah atau kerajaan.

Maruf Amin: Khilafah Bukan Ditolak, tapi Tertolak
Warta Kota/Henry Lopulalan
Bakal capres cawapres Pilpres 2019, Joko Widodo (kanan) dan Ma'ruf Amin tiba di RSPAD untuk menjalani tes kesehatan yang diselenggarakan KPU, Jakarta, Minggu (12/8/2018). 

BAKAL calon wakil presiden Maruf Amin berharap tidak ada konflik ideologis di Indonesia. Terutama, selama enam tahun ke depan pada 2024.

Maruf Amin berujar, Pancasila adalah dasar negara, dan telah tertuang kesepakatan soal bentuk negara Indonesia yang bukan khilafah atau kerajaan. Indonesia juga harus berpegang pada Undang-undang Dasar 1945.

"Yang dibangun, mukadimahnya diambil dari piagam Jakarta setelah tujuh katanya dibuang. Itulah landasan kita berbangsa, bernegara, dengan sistem yang kita sudah tetapkan," ujar Maruf Amin saat menutup pembekalan bakal caleg Partai Perindo, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Baca: Dua Kali Terciduk karena Menyuap, Suami Inneke Koesherawati: Sekarang Saya Sudah Kapok

Maruf Amin menamakan UUD 45 itu sebagai kesepakatan nasional. Ia menerangkan, konflik ideologis tidak akan ada jika masyarakat indonesia meyakini Pancasila. Ia juga percaya Indonesia dapat maju jika sudah menyelesaikan persoalan ideologis.

Menurut Maruf Amin, penerapan sistem pemerintahan seperti khilafah atau kerajaan otomatis tertolak di Indonesia, lantaran tidak menjadi kesepakatan semua unsur warga indonesia seperti tertuang di Pancasila dan pembukaan UUD 1945.

"Karena itu kalau ada yang berbicara tentang khilafah, pemikiran itu bukan ditolak, tapi tertolak. Mardud. Karena kita sudah punya kesepakatan. Karena itu saya namakan Indonesia itu negara kesepakatan," papar Maruf Amin.

Baca: Sukses Asian Games 2018 Bikin Indonesia Pede Ikut Bidding Olimpiade 2032

Maruf AMin menuturkan, sistem pemerintahan khilafah memang islami. Tetapi, sistem republik juga disebutnya islami seperti khilafah dan kerajaan.

"Kenapa kalau islami khilafah itu tertolak? karena menyalahi kesepakatan," ucapnya.

"Maka otomatis bukan ditolak, tapi tertolak. Yang tertolak bukan hanya khilafah, kerajaan juga, karena menyalahi kesepakatan. Kealiran juga. Kenapa? Kesepakatan kita di UUD 45 Indonesia adalah negara republik," beber Maruf Amin. (Dennis Destryawan)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved