Politisi Golkar Ramly Muhammad Tuduh Masyarakat Soal Tunggakan Tagihan BPJS Kesehatan

Dia menuding, rendahnya kesadaran masyarakat Jakarta untuk berasuransi dan membayar iuran menjadi salah satu penyebab.

Politisi Golkar Ramly Muhammad Tuduh Masyarakat Soal Tunggakan Tagihan BPJS Kesehatan
Warta Kota/Hamdi Putra
Ramly Muhammad (kiri) saat jumpa pers bersama Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rizal Malaranggeng (kedua dari kiri) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018). 

ADANYA keterlambatan BPJS Kesehatan dalam membayar tagihan ke Rumah Sakit (RS) menyebabkan pelayanan terhadap pasien menjadi terganggu.

Masalah yang sama rupanya terjadi hampir setiap bulan.

Lama kelamaan jumlah tagihan BPJS Kesehatan terus mengalami penumpukan.

Rendahnya kesadaran masyarakat Jakarta untuk berasuransi dan membayar iuran menjadi salah satu penyebab tingginya tunggakan tagihan BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly Muhammad dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/9/2018).

"Tapi, mereka kebanyakan bayar itu satu, dua dan tiga bulan saja, terus stop bayar. Nanti pada saat masuk rumah sakit baru urus BPJS, kan mati BPJS-nya," ujar Ramly Muhammad.

Dari waktu ke waktu, jumlah pasien Rumah Sakit terus bertambah. Dalam aturannya, pasien terlebih dahulu harus ke Puskesmas Kelurahan untuk mendapatkan rujukan.

Apabila penyakit pasien dapat ditanggulangi di Puskesmas maka tidak perlu berobat ke Rumah Sakit. Akan tetapi yang terjadi, banyak pasien yang penyakitnya bisa ditangani di Puskesmas justru langsung menuju ke Rumah Sakit.

"Rumah Sakit tidak bisa menolak. Jarang ada Rumah Sakit yang menolak. Bisa terjadi keributan besar. Jadi, ada BPJS atau tidak, Rumah Sakit harus terima. Yang nolak adalah BPJS Kesehatan-nya," tutur Ramly Muhammad.

Oleh karena itu, tingginya angka pasien juga diikuti dengan melonjaknya jumlah tagihan yang harus ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Padahal, sistem yang diterapkan dalam BPJS Kesehatan adalah subsidi silang. Artinya, peserta yang masih sehat memberikan subsidi kepada peserta yang sedang sakit melalui iuran yang dibayarkannya.

Namun, masih banyak masyarakat Jakarta yang belum menyadari betapa pentingnya membayar iuran untuk mendukung sistem subsidi silang tersebut.

"Sehingga BPJS Kesehatan pada saat mengcover itu tekor. Ini ditanggung terus menerus oleh BPJS Kesehatan dan akhirnya BPJS Kesehatan tidak mampu untuk membayar hingga Jakarta hampir collapse. Bayangkan saja, dari 24 Rumah Sakit yang sudah kami periksa, 8 Rumah Sakit diantaranya memiliki tunggakan tagihan hampir Rp 130 Milliar," kata Ramly Muhammad.

Maka jangan heran apabila kualitas pelayanan di Rumah Sakit menjadi berkurang. Penyebabnya, BPJS Kesehatan mengurangi jumlah obat yang seharusnya diberikan kepada pasien maupun lama rawat inapnya.

"Ini kalau terus menerus maka setiap pasien yang masuk tidak akan menolak tapi akan mengurangi obatnya. Banyak kita dengar belum sembuh sudah disuruh pulang. Ini salah satu cara mengakalinya," ucap Ramly Muhammad.

Penulis:
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved