Bawaslu DKI Proses Laporan M Taufik terhadap KPU DKI

Puadi mengatakan, pihaknya baru bisa menghentikan pemrosesan laporan itu apabila dicabut oleh pelapor.

Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Politisi Partai Gerindra, Mohammad Taufik. 

WARTA KOTA, TANJUNG PRIOK--- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menggelar pertemuan dengan pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Pertemuan itu terkait gugatan politisi Partai Gerindra Mohammad Taufik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. 

Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Puadi menjelaskan, pembahasan pertama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan itu untuk memastikan kelengkapan syarat formil dan materiil pihak pelapor.

“Ternyata memang sudah lengkap persyaratan itu. Kita sudah membuat Form B5, kajian awal apakah itu boleh dilanjutkan atau tidak ke penyelidikan,” kata Puadi, Selasa (18/9/2018). 

Baca: M Taufik Mau Jadi Wagub DKI, PKS Bilang Tidak UsahLah

Puadi mengatakan, pihaknya baru bisa menghentikan pemrosesan laporan itu apabila dicabut oleh pelapor.

Sementara itu,  Taufik dan tim kuasa hukumnya belum mencabut laporan yang dilayangkan pada Jumat (14/9/2018) lalu hingga hari ini.

“Sepanjang KPU belum menindaklanjuti putusan Bawaslu dan pelapor belum mencabut (laporan) ya masih terus," katanya.

"Pelapor juga sampaikan, yang dilaporkan kenapa KPU tidak menindaklanjuti per tanggal 5 September. Jadi buat si pelapor ini, turunnya putusan MA ini, ada atau tidak tetap melaporkan,” ujar Puadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 5 September 2018 merupakan batas akhir bagi KPU DKI Jakarta untuk menjalankan putusan Bawaslu DKI Jakarta pada 31 Agustus 2018 yang meloloskan Taufik sebagai bakal calon legislatif DPRD DKI Jakarta.

Baca: M Taufik Ketua Tim Pemenangan PRabowo-Sandi di Jakarta

Namun KPU DKI Jakarta belum juga menindaklanjuti putusan Bawaslu DKI Jakarta hingga tanggal yang telah ditentukan. 

KPU DKI Jakarta memutuskan, Taufik tidak memenuhi syarat bakal calon legislatif berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 991 yang memerintahkan KPU Daerah menunggu putusan Mahkamah Agung terkait Peraturan KPU No 20. 

Sementara itu, Mahkamah Agung telah mencabut Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU No 20 yang selama ini menjegal Taufik melalui putusannya pada Jumat (14/9/2018).

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved