Breaking News:

Tahun Depan Tambah Mal Pelayanan Publik, Kota Bekasi Gandeng Instansi Lain

Menurutnya, keberadaan MPP di mal sangat memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

WARTA KOTA/FITRIYANDI AL FAJRI
Pekerja sedang membuat penyekatan dan penataan ruang, sebagai sarana pelayanan publik di Mal Pondok Gede, Kota Bekasi, Senin (17/9/2018). Rencananya MPP kedua ini akan diresmikan Wali Kota Bekasi terpilih, Rahmat Effendi, pada akhir September 2018. 

SELAIN memperluas jangkauan Mal Pelayanan Publik (MPP), Kota Bekasi juga berencana menggandeng lembaga vertikal lainnya.

Pada awal peresmian di Bulan Februari 2018 lalu, Pemerintah Kota Bekasi bersama Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi melayani perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan sebagainya.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Lintong Dianto Putra mengatakan, pada 2019 pemerintah akan menambah layanan dengan lembaga vertikal lainnya seperti Pengadilan Negeri Bekasi, Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Kantor Imigrasi, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi.

Baca: Akhir Bulan Ini Kota Bekasi Buka Mal Pelayanan Publik Kedua di Pondok Gede

"Kalau sudah tergabung dengan lembaga vertikal lainnya, mereka tidak perlu ke kantor lembaga terkait tapi bisa datangi MPP," ujar Lintong, Senin (17/9/2018).

Menurutnya, keberadaan MPP di mal sangat memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Selain mengurus dokumen, mereka juga bisa berbelanja untuk keperluan rumah tangga atau lainnya di dalam mal tersebut, atau kita kenal sebagai one stop shopping.

Karena itu, pembangunan MPP di dalam mal sangat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi, khususnya terhadap pedagang atau tenant yang ada di sana.

Baca: Warga Bekasi Minta Pemerintah Bangun Mal Pelayanan Publik di Setiap Kecamatan

"Mal yang awalnya sepi pembeli, pasti bakal dikunjungi pembeli, karena masyarakat akan ke sana untuk mengurus dokumennya," jelasnya.

Kata Lintong, perluasan layanan MPP merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik.

Meski di dalam aturannya tidak mengharuskan setiap daerah memiliki lebih dari satu MPP, khusus untuk Kota Bekasi disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

"Semangatnya adalah mendekatkan, memudahkan, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Kota Bekasi ini ada 56 kelurahan dan 12 kecamatan dengan populasi penduduk yang mencapai 2,7 juta jiwa. Kalau cuma satu MPP-nya, kasihan juga warga yang jangkauannya jauh harus datang ke MPP eksisting saat ini," paparnya. (*)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved