Usulan Pemutihan Tunggakan Sewa Rusunawa, Penunggak Harus Mengajukan Permohonan ke Gubernur DKI

Usulan Pemutihan Tunggakan Sewa Rusunawa, Penunggak Harus Mengajukan Permohonan ke Gubernur DKI

Usulan Pemutihan Tunggakan Sewa Rusunawa, Penunggak Harus Mengajukan Permohonan ke Gubernur DKI
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Rusunawa Tambora, Jakarta Barat. 

WARTA KOTA, TAMBORA---Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan penghapusan atau memutihkan tunggakan penghuni rumah susun (rusun) bagi yang tak mampu.

Usulan tersebut langsung dibantahkan Meli Budiasti, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.

Menurut Meli, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2012 yang tentang retribusi sewa yang dimana terdapat pengaturan tentang pengenaan tarif retribusi sewa bagi para penghuni rusunawa, yang menjadikan penghuni rusun merupakan wajib retribusi (WR).

Baca: Mohamad Taufik Usul Pemutihan Tunggakan, Penghuni Rusunawa Bakal Sujud Sukur

"Sehingga apabila wajib retribusi mempunyai tunggakan pembayaran retribusi dan akan mengajukan pemutihan, Pemprov DKI Jakarta tidak dapat sertamerta lakukan pemutihan. Lantaran, ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah," kata Meli.

Meli mengatakan, bila terdapat tunggakan dari wajib retribusi yang telah melampaui jangka waktu kedaluwarsa di penagihan yaitu setelah 3 tahun, harus melalui mekanisme permohonan dari masing-masing wajib retribusi ke Gubernur DKI.

Baca: Lapak di Awasan Rusunawa Marunda Dibongkar

Mekanisme permohonan dari masing-masing wajib retribusi ke Gubernur DKI diatur dengan peraturan gubernur (pergub)

Saat ini pergub atas hal tersebut ya sedang proses untuk penerbitannya.

Setelah melalui penelitian oleh Pemprov DKI Jakarta, kata Meli, Gubernur DKI mengajukan kepada Kementerian Keuangan RI untuk dapat penghapusan piutang tersebut.

"Yang selanjutnya Kemenkeu RI akan langsung lakukan tahapan-tahapan penghapusan sesuai PP Nomor 14 tersebut," katanya.

Penulis:
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved