Tak Penuhi Panggilan Polisi, Tersangka Korupsi Jalan Nangka di Depok Justru Pergi ke Cirebon

Mantan Sekda Kota Depok Harry Prihanto meminta pemeriksaan dirinya ditunda sampai pekan depan.

Tak Penuhi Panggilan Polisi, Tersangka Korupsi Jalan Nangka di Depok Justru Pergi ke Cirebon
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Kuasa hukum Sekda Depok Harry Prihanto, Ihsan Rangkuti. 

Lahan warga di sana menurut penyidik dibebaskan pengembang yang akan membangu apartemen di depan Jalan Nangka. Lahan akan dipakai untuk pelebaran Jalan Nangka di depan apartemen yang akan dibangun.

Pembebasan lahan oleh pengembang adalah sebagai syarat perizinan adanya apartemen di sana.

Namun nyatanya Pemkot Depok juga menganggarkan dana APBD Rp 10,7 Miliar, untuk pembebasan lahan warga guna pelebaran Jalan Nangka.

Padahal lahan sudah dibebaskan pengembang, sehingga anggaran tersebut diduga dikorupsi Wali Kota dan Sekda Depok yang menjabat saat itu.

"Artinya ini ada double anggaran, benarkah seperti itu?" kata Ihsan.

Karenanya pihaknya akan mempelajari dsn mendalami kasus kliennya ini lebih jauh.

"Informasi dan data yang kami punya saat ini seputar kasus Jalan Nangka masih terbatas. Namun dari yang disampaikan klien kami, bahwa penganggarannya clear dan tak ada masalah, jadi dasar penting" kata Ihsan.

Seperti diketahui Kepolisian Resort Kota (Polresta) Depok telah menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto, sebagai tersangka kasus korupsi pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok, sejak 20 Agustus 2018 lalu.

Ditaksir kerugian negara mencapai Rp 10,7 miliar akibat dugan korupsi yang dilakukan keduanya dalam kasus ini.

Meski sudah ditetapkan tersangka, namun polisi belum menahan Nur Mahmudi dan Harry Prihanto.

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved