Rompi Oranye Langsung Dipakai 41 Anggota DPRD Malang karena Suap

Sejumlah 41 anggota DPRD Malang ramai-ramai menggunakan rompi oranye menyandang status tersangka korupsi.

Rompi Oranye Langsung Dipakai 41 Anggota DPRD Malang karena Suap
Kompas TV
KPK menduga, masing-masing anggota DPRD Kota Malang menerima suap 12,5-50 juta dari tersangka mantan Wali Kota Malang 2013-2018, Mochamad Anton agar DPRD memuluskan pembahasan APBD Perubahan Malang tahun anggaran 2015. 

Namun untuk melakukan itu juga tidak bisa semena-mena oleh partai politik.

Di sisi lain, Ali juga mengatakan kalau Pemkot Malang bisa saja berkonsultasi dengan Kemendagri.

Tapi menurut Plt Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Choirul Anwar, PAW cukup sulit dilakukan dalam waktu dekat.

Pasalnya, unsur pimpinan DPRD beserta alat kelengkapannya tengah menjalani proses hukum di KPK.

Padahal, dalam proses PAW itu ada ketentuan yang harus dipenuhi yaitu diparipurnakan.

Itu pun anggota yang hadir harus kuorum. Lalu ada proses pelantikan.

“Kalau anggota tidak kuorum, unsur pimpinan tidak ada, lantas yang melantik siapa?,” tanyanya.

Hal itu juga akan menjadi bahan yang dikonsultasikan kepada Kemendagri.

Sebelumnya, Kemendagri sudah memberi diskresi untuk Kota Malang setelah 18 anggota DPRD Kota Malang ditahan.

Dari diskresi tahap pertama, ada tiga keputusan penting yang sudah dihasilkan.

Keputusan pertama adalah jumlah anggota DPRD yang ada dianggap kuorum.

Kemudian diputuskanya tiga plt pimpinan DPRD sementara, yaitu Soni Yudiarto, Choeroel Anwar, dan Abdurrochman.

Juga penunjukkan Abdurrochman sebagai Plt Ketua DPRD.

Ketika diskresi diberlakukan, hal itu bisa mempermudah jalanya roda pemerintahan.

Abdurrochman mencontohkan dalam hal Tatib Dewan beranggotakan 45 orang.

Untuk pengambilan keputusan diperlukan 2/3 anggota atau sekitar 30 orang.

Namun saat itu, jumlah anggota DPRD hanya bersisa 27 orang.

Tetapi, keputusan tetap bisa diambil setelah ada pemberian diskresi.

“Saat ini, memang butuh diskresi. Kalau tidak ada diskresi, kami kesulitan menjalankan semua aktivitas pemerintahan.”

“Kalau sudah ada payung hukum diskresi, tentu sangat membantu,” tambah Abdurrochman. (Alfi Syahri Ramadan)

Tautan asal

Editor: Gede Moenanto
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved