Jika Tak Penuhi Panggilan Polisi Dua Kali, Eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi Akan Dijemput Paksa

Polisi sudah melayangkan surat pemanggilan pertama kepada kedua tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok.

Jika Tak Penuhi Panggilan Polisi Dua Kali, Eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi Akan Dijemput Paksa
WARTA KOTA/BUDI SAM LAW MALAU
Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail usai diperiksa di Mapolresta Depok, Kamis (19/4/2018). 

KAPOLRESTA Depok Kombes Didik Sugiarto menuturkan, pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan pertama kepada kedua tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok, yakni eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto.

Keduanya kata Didik, dijadwalkan untuk kembali diperiksa penyidik terkait kasus tersebut, pada pekan ini yakni Rabu (5/9/2018) dan Kamis (6/9'2018).

"Ini panggilan pertama kepada mereka sebagai tersangka. Jika mereka tak datang tanpa ada alasan yang jelas, maka sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang ada, kami akan melayangkan surat panggilan kedua," kata Didik, Senin (3/9/2018).

Namun jika pada pemanggilan kedua, mereka juga tak datang seperti yang dijadwalkan dan tanpa ada alasan yang jelas, menurut Didik pihaknya akan melakukan pemanggilan berikutnya sekaligus penjemputan paksa terhadap keduanya.

"Jadi mekanismenya seperti itu. Setelah dua kali pemanggilan tak datang dengan alasan yang jelas, maka bisa dilakukan jemput paksa," katanya.

Namun Didik berharap Nur Mahmudi dan Harry Prihanto mau menjalani proses hukum dan memenuhi panggilan polisi sesegera mungkin.

"Sebab ini untuk kebaikan mereka juga, agar proses hukumnya berjalan cepat dan keduanya mendapatkan kepastian hukum yang jelas secepatnya," kata dia.

Seperti diketahui sebelumnya, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Depok melayangkan surat pemanggilan terhadap mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto, Senin (3/9/2018).

Nur Mahmudi dan Harry Prihanto merupakan tersangka korupsi pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok yang merugikan negara hingga Rp.10,7 Miliar. Penetapan tersangka atas keduanya dilakukan penyidik Polresta Depok tertanggal 20 Agustus 2018 lalu.

Kapolresta Depok Kombes Didik Sugiarto mengatakan dengan dilayangkannya surat panggilan tersebut, maka keduanya dijadwalkan diperiksa kembali oleh penyidik terkait kasus dugaan korupsi Jalan Nangka, Tapos, pada pekan ini.

"Surat pemanggilan kepada kedua tersangka yakni NMI dan HP sudah dilayangkan penyidik. Mereka dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan kembali oleh penyidik atas kasus korupsi Jalan Nangka, pada pekan ini," kata Didik, Senin (3/9/2018).

Ia mengatakan pemanggilan terhadap keduanya dengan status sebagai tersangka ini adalah yang pertama dilakukan penyidik.

Sebelumnya penyidik sudah pernah memeriksa dan memintai keterangan Nur Mahmudi dan Harry Prihanto secara terpisah dalam kasus ini, namun saat itu keduanya masih berstatus saksi.

Terkait pencekalan terhadap keduanya Didik menjelaskan pihaknya sudah menyusun dan menyiapkan berkas untuk diajukan. "Serta selanjutnya sedang kami kordinasikan dengan Imigrasi, untuk pencekalan keduanya," kata Didik.

Ia mengatakan pemeriksaan lanjutan kepada keduanya pekan ini, adalah untuk mengembangkan kasus korupsi Jalan Nangka, Tapos. Yakni untuk melihat ada tidaknya kemungkinan tersangka baru atau alat bukti baru lainnya. (bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved