Perludem Anggap Putusan Bawaslu Soal Caleg Napi Korupsi Kontaproduktif

dikhawatirkan Titi dapat berimbas pada semakin hilangnya minat publik hingga menurunkan tingkat partisipasi

Editor: Ahmad Sabran
Kompas.com
Putusan Bawaslu soal caleg terlibat korupsi dinilai tidak adil. 

Putusan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) meloloskan bakal calon legislatif dinilai menyulitkan upaya meruntuhkan stigma negatif masyarakat terhadap pemilu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengatakan, putusan tersebut membuatnya bekerja ekstra keras untuk meyakinkan masyarakat terhadap pemilu yang bersih.

"Putusan Bawaslu membuat kerja para pemangku kepentingan penyelenggara ataupun masyarakat pegiat pemilu semakin berat untuk meyakinkan pemilih agar optimis melihat pemilu," tutur Titi melalui sambungan telepon kepada Kompas.com, Minggu (2/9/2018).

Ia menjelaskan bahwa alasan masyarakat antipati saat ini adalah calon-calon yang dianggap tidak kredibel.

Publik belum yakin calon yang maju dapat membawa perubahan positif bagi negara.

Kemudian, keputusan Bawaslu meloloskan para mantan terpidana korupsi memperburuk keadaan karena menambah jajaran caleg dengan rekam jejak yang buruk.

"Ruang publik kita dipertontonkan secara terbuka betapa institusi yang tugasnya mengawasi dan menegakkan hukum pemilu justru menjadi istilahnya, motor bagi caleg-caleg dengan rekam jejak buruk," terang dia.

"Jadi memang putusan Bawaslu kontra produktif dengan upaya kita membangun kesadaran pemilih untuk menggunakan pemilu sebagai sarana perubahan," tambah dia.

Kondisi itu dikhawatirkan Titi dapat berimbas pada semakin hilangnya minat publik hingga menurunkan tingkat partisipasi masyarakat di pemilu mendatang.

Tentu ia berharap kekhawatiran itu tidak menjadi realita. Oleh sebab itu, ia ingin semua pihak terkait bekerja maksimal mengatasi polemik ini.

"Akhirnya kita semua harus bekerja keras untuk bekerja melawan stigma itu," ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu meloloskan lima orang mantan koruptor menjadi bakal caleg 2019.

Mereka berasal dari Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Pare-Pare, Rembang, dan Bulukumba.

Pada masa pendaftaran bacaleg, lima orang mantan koruptor tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perludem: Putusan Bawaslu Kontra Produktif", Penulis : Devina Halim
Editor : Erlangga Djumena

Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved