Pemberian Uang Transportasi, Dinilai Sesuai untuk Mendukung Kegiatan RW

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan uang transportasi bagi pendamping rembuk rukun warga (RW) sebesar Rp 150.000.

Pemberian Uang Transportasi, Dinilai Sesuai untuk Mendukung Kegiatan RW
Warta Kota/Rangga Baskoro
Pelaksanaan Musrenbang di Jakarta Pusat. 

WARTA KOTA, PASAR REBO---Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengesahkan kebijakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 81 Tahun 2018 tentang satuan biaya khusus untuk kegiatan rembuk RW dan Musrenbang dalam rangka penyusun rencana kerja pemerintah daerah.

Dalam kebiajakan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan uang transportasi bagi pendamping rembuk rukun warga (RW) sebesar Rp 150.000.

Atas kebijakan tersebut, pengurus RW pendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Baca: Wali Kota Rinci Sejumlah Enam Prioritas Program Tahun 2019 dalam Musrenbang

Ketua RW 10 Pekayon, Tasiru, mengatakan, RT atau RW adalah ujung tombak Pemprov DKI dalam pendataan pelayanan warga.

"Saya juga baru tahu beberapa hari lalu, bahkan kebijakan ini belum disosialisasikan, dan berlaku mulai kapan saya juga belum tahu. Tapi, yang saya tahu untuk peserta rembuk RW atau musrenbang akan mendapat uang transport sebesar Rp.150.000," kata Tasiru, Rabu (29/8/2019).

Tasiru mengatakan, RT atau RW sebagai ujung tombak pemda DKI dalam hal pendataan pelayanan warga sehingga layak memperjuangkan RT atau RW mendapat gaji.

Tanpa RT dan RW pendataan dan pelayanan warga tidak bisa berjalan.

Baca: Buka Musrenbang Jakarta Timur Anies Minta Usulan Harus Dirasakan Seluruh Warga

Selain itu dalam pelaksanaan rembuk RW biasanya pendamping yang berjumlah tiga orang yang dihadirkan kelurahan.

Mereka juga tidak diberikan uang transpor melainkan hanya uang snack yang diberikan oleh kelurahan.

Baca: Sebanyak 44 Usulan Ditolak, Musrenbang Tanjung Priok Hasilkan 1.316 Usulan

"Pada dasarnya RT/RW bekerja sosial kerena uang yang diberikan itu merupakan uang operasional untuk mendukung kegiatan, bukan uang gaji. Jadi sudah sepantasnya pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI memberikan gaji bagi ketua RT dan RW. Ketua RT dan RW bekerja 24 jam melayani warga," katanya.

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved