Survei Tunjukkan Kepercayaan ke DPR Meningkat, Komisi III Kinerja Terbaik

Komisi III dipercaya publik paling menunjukkan kinerja dengan capaian angka berkisar 37 persen, disusul Komisi VIII

Survei Tunjukkan Kepercayaan ke DPR Meningkat, Komisi III Kinerja Terbaik
istimewa
Anggota KOmisi II DPR RI Ahmad Sahroni mengunjungi Lapas Cipinang 

Lembaga Charta Politika bekerjasama dengan Asumsi menggelar survei terkait fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik oleh DPR RI. Survei yang dilakukan dari tanggal 23-26 Agustus 2018 itu menunjukkan Komisi III juga dipandang sebagai komisi yang memiliki kinerja terbaik.

Anggota Komisi III Ahmad Sahroni memandang penilaian publik yang diperoleh dari survei Charta Politika membuktikan bagaimana wakil rakyat yang membidangi hukum, keamanan dan hak asasi manusia (HAM) melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum, stabilitas keamanan negara dan persoalan HAM.

“Kita mengapresiasi penilaian publik atas kinerja Komisi III yang dipandang baik. Ini menggambarkan masyarakat percaya para wakilnya yang duduk di parlemen akan selalu mengawasi pemerintahan, khususnya dalam hal penegakan hukum, keamanan dan HAM,” ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (28/8/2018).

Survei digelar dengan wawancara telepon terhadap 800 orang di 8 kota besar Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

Dikatakannya, sejumlah kejahatan menjadi perhatian serius Komisi III seperti korupsi dan narkoba. DPR, kata Sahroni memastikan tidak adanya pelemahan dalam pemberantasan korupsi. Bahkan memperkuat peran Polri dan Kejaksaan selaku institusi yang juga berwenang menangani korupsi. “Kita juga tidak berniat melemahkan kewenangan KPK,” jelas Sahroni.

Politisi Nasdem ini menegaskan, Komisi III juga berkali-kali menyerukan sinergitas intansi seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, Bea Cukai, TNI untuk pemberantasan narkoba. “Kita menekankan penanganan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial dengan mengedepankan ego sektoral masing-masing institusi. Harus bersinergi. Selain pengedaran, penyelundupan melalui jalur tikus perairan dan perbatasan hingga pelabuhan dan bandara udara sebagai pintu masuk ke Indonesia juga harus diperkuat,” papar Sahroni.

Hal lain yang menjadi perhatian Komisi III, lanjut Sahroni adalah keamanan negara. Tahun ini perhelatan akbar juga dilakukan di Indonesia seperti Asian Games di bulan Agustus-September dan pertemuan International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Annual Meetings di Bali pada Oktober mendatang.

“Ini menyangkut citra Indonesia, keamanan harus dipastikan termasuk dari gangguan terorisme. Kami mengapresiasi langkah Polri dan instansi terkait dalam penanganan terorisme,” kata dia.

Dalam survei yang diberi tajuk “DPR Terima Rapor”,  Manajer riset Charta Politika, Muslimin Tanja mengungkapkan terjadi peningkatan kepercayaan publik atas DPR. Bila di berbagai survei sebelumnya disebutkan berada di peringkat terakhir, DPR kali ini berhasil meraih kepercayaan tinggi masyarakat dengan angka 49,3 persen.

Peringkat ini hanya berada di bawah TNI (73,5 persen), KPK (73,4 persen), Presiden (68,6 persen) dan Polri (50,4 persen). Kepercayaan masyarakat terhadap DPR lebih tinggi dibanding partai politik yang berada di angka 45,8 persen.

Survei ini juga memperlihatkan fungsi DPR yang paling diingat adalah legislasi dengan angka 53,5 persen, disusul anggaran 20,8 persen dan pengawasan 17,5 persen. Namun masyarakat justru melihat fungsi pengawasan yang paling maksimal dilakukan oleh DPR dengan angka 44,8 persen, disusul legislasi 20,3 persen, dan anggaran 17,4 persen.

Terkait kinerja masing-masing bidang, Komisi III dipercaya publik paling menunjukkan kinerja dengan capaian angka berkisar 37 persen, disusul Komisi VIII (35,8 persen), dan Komisi I (27,3 persen). Komisi VII menjadi komisi yang dianggap paling minim kinerja dengan angka hanya 14 persen.

Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved