Neno Warisman Diadang di Pekanbaru, Ketum PKS: Jokowi Sudah Selewengkan Kekuasaan

Neno Warisman mendapat pengadangan dari ratusan orang di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018) sore.

Neno Warisman Diadang di Pekanbaru, Ketum PKS: Jokowi Sudah Selewengkan Kekuasaan
Wartakotalive.com/Ferdinan Waskita
Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan Pilkada DKI Jakarta harus menunjukkan kualitas demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang baik. 

NENO Warisman mendapat pengadangan dari ratusan orang di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018) sore.

Oleh sebab itu, tokoh penggerak #2019GantiPresiden ini akhirnya memutuskan kembali pulang ke Jakarta.

Drama yang dialami Neno Warisman ketika menghadiri Deklarasi #2019GantiPresiden di Riau pada Sabtu (25/8/2018) kemarin dinilai telah mencederai hak berpendapat warga negara.

Mobil yang ditumpangi Neno Warisman dihadang sejumlah massa di gerbang Bandara SSK II Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018).(Kompas.com/Idon Tanjung)
Mobil yang ditumpangi Neno Warisman dihadang sejumlah massa di gerbang Bandara SSK II Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018).(Kompas.com/Idon Tanjung) (Kompas.com/Idon Tanjung)

Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman pun menyebut Joko Widodo menyelewengkan kekuasaan.

Dirinya berpendapat tidak semua rakyat Indonesia mendukung Jokowi-sapaan Joko Widodo; maju sebagai presiden kembali.

"Logika inikah yg dipake? Krn ada yg menolak #2019GantiPresiden ditengarai akan ada ancaman persatuan bangsa mk deklarasi dilarang. Adakah di negeri ini hal yg disetujui 100% rakyat Indonesia? Pres @jokowi pun tdk didukung 100%. Apa semua hal hrs dilarang?," ungkapnya lewat akun twitter @msi_sohibuliman pada Senin (27/8/2018) dini hari. 

Lebih lanjut diungkapkannya, pelarangan hingga pengusiran yang dilakukan oleh aparat Kepolisian senyatanya menutup ruang demokrasi rakyat.

Padahal Polri sendiri merupakan pelindung dan pengayom rakyat yang tidak memihak.

"Menurut saya logika2 itu hanya improvisasi middle leaders di kalangan Polri. Itu cermin kesulitan mrk menerjemahkan perintah pimpinan. Jika itu benar berarti kita sdg mengarungi demokrasi tanpa logika publik yg sehat. Ini pertaruhan fatal berbangsa n bernegara. Sangat miris," ungkap Sohibul.

"Polri berasal dr rakyat n hdr jadi pengayom rakyat. Polri bersenyawa dg rakyat, mestinya logika Polri tdk beda dg logika rakyat. Kerika ada 2 logika rakyat yg bertentangan Polri mesti ambil jarak, lalu mengelola keduanya scr proporsional. Polri akan tetap jd milik seluruh rakyat," tambahnya.

Halaman
123
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved