Breaking News:

Koperasi

APBD Defisit, Pemkot Bekasi Hentikan Penyertaan Modal Pinjaman Koperasi

Hanya koperasi dengan neraca keuangan dan pengelolaan yang sehat diperbolehkan meminjam dana sebagai modal.

Warta Kota/Muhammad Azzam
15 Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Bekasi ikut memasarkan produknya dalam ajang Asian Games 2018 di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi. 

Pada November 2017 lalu, BPRS Patriot mencatat ada sekitar 60 pembiayaan modal kerja di lembaganya yang bermasalah.

Baca: Jokowi Ingin Koperasi Indonesia Mendunia

Dia mengatakan, angsuran yang dilakukan oleh nasabah macet di tengah jalan atau pembayarannya kurang lancar akibat berbagai faktor.

Namun, karena ketiadaan dana untuk mengembalikan uang pinjaman dengan cara mencicil.

"Meski ada yang bermasalah, namun kita tidak pernah menyita barang jaminan nasabah. Kita tetap mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini," ujarnya.

Seperti yang diberitakan Warta Kota , Minggu, 4 Februari 2018, Pemerintah Kota Bekasi terpaksa memangkas alokasi dana terhadap 46 organisasi perangkat daerah (OPD) di tahun 2018.

Pemicunya,  APBD Kota Bekasi 2018 senilai Rp 5,6 triliun mengalami defisit Rp 400 miliar, akibat pemerintah meleset memproyeksikan nilai sisa lebih pengguna anggaran (Silpa) 2017.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Koswara Hanafi mengatakan, pemerintah awalnya memerkirakan nilai Silpa 2017 mencapai Rp 500 miliar, namun faktanya hanya sekitar Rp 280 miliar.

Baca: Koperasi Mahasiswa Universitas Trisakti Kini Pakai Aplikasi Pembayaran Zaman Now

Menurut dia, jumlah tersebut sebetulnya bagus karena penyerapan anggaran tahun 2017 berjalan baik.

"Penyerapan anggaran di akhir tahun (APBD-Perubahan) rupanya berjalan baik," kata Koswara.

Akibat kejadian tersebut, pemerintah harus merasionalisasi anggaran supaya penetapan APBD Perubahan 2018 kembali tak difisit.

Salah satu yang dilakukan yaitu efisiensi belanja yang dianggap tidak mendesak, seperti kegiatan pelatihan di sejumlah organisasi perangkat daerah dan belanja lainnya.

"Belanja langsung yang bersentuhan dengan masyarakat tetap jalan. Kita fokus pada pembangunan yang berskala prioritas," ujarnya. 

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved