Pembuktian, Bawaslu DKI Gelar Sidang Adjudikasi Mohamad Taufik dengan KPU DKI

Bawaslu DKI Jakarta kembali menggelar sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara Mohamad Taufik dan KPU DKI.

Penulis: Junianto Hamonangan | Editor:
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta kembali menggelar sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara politisi Partai Gerindra Mohamad Taufik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Kamis (23/8/2018). 

WARTA KOTA, TANJUNG PRIOK---Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta kembali menggelar sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara politisi Partai Gerindra Mohamad Taufik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Sidang adjudikasi hari ini adalah pembuktian dari pihak pemohon, Taufik, yang diwakilkan Sekretaris Lembaga Advokasi Gerindra DPD DKI Jakarta Mohamad Taufiqurrahman dan KPU DKI Jakarta yang diwakili Komisioner KPU DKI Jakarta, Nurdin.

Baca: Besok, Sidang M Taufik dengan KPU DKI Agendakan Pembuktian

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Puadi yang juga Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, kedua belah pihak memberikan sejumlah dokumen sebagai pendukung argumen masing-masing.

Taufiqurrahman mengatakan, pihaknya menunjukkan dokumen aturan-aturan yang dinilai bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu ia juga melampirkan dokumen persyaratan pencalonan yang dikumpulkan ke KPU DKI Jakarta.

"Bukti-bukti yang kami ajukan sistemnya bersifat normatif di mana kami mengajukan aturan-aturan yang secara jelas bertentangan dengan pemberlakuan Pasal 4 ayat 3 yang diterapkan oleh KPUD," kata Taufiqurrahman.

Baca: Mediasi M Taufik-KPU DKI Gagal, Bawaslu DKI akan Gelar Sidang Ajudikasi

Sementara Nurdin memberikan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 sebagai pembuktian.

Selain itu pihaknya juga menunjukkan sejumlah surat edaran yang diterbitkan KPU Pusat serta dokumen terkait tahapan pencalonan legislatif.

"Kami menyerahkan surat edaran dari KPU RI terkait dengan informasi dan imbauan untuk memberlakukan caleg yang terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak apabila sudah inkracht, sudah ada putusannya, maka yang sebelumnya BMS (belum memenuhi syarat) menjadi TMS (tidak memenuhi syarat)," kata Nurdin.

Sekadar informasi Mohamad Taufik menggugat KPU DKI Jakarta karena tidak memasukkan namanya dalam daftar calon legislatif sementara. Hal itu lantaran status Taufik yang merupakan mantan napi kasus korupsi.

Baca: Mediasi Ketua DPD Gerindra M Taufik dengan KPU DKI Dilanjutkan Minggu Depan

Keputusan KPU DKI Jakarta itu mengacu pada larangan bagi mantan koruptor menjadi caleg yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Mohamad Taufik divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004.

Politisi Partai Gerindra yang ketika itu menjabat sebagai Ketua KPU DKI Jakarta, terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilihan Umum 2004.

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved