Tarif PBB Jakarta Selatan Dianggap Mencekik, DPRD DKI Bilang Keringanan Juga Percuma

Kalaupun ada keringan yang didapat kisaran 20 persen berarti dengan kenaikan yang ada maka percuma keringan tersebut.

Tarif PBB Jakarta Selatan Dianggap Mencekik, DPRD DKI Bilang Keringanan Juga Percuma
Warta Kota
Ilustrasi SPPT PBB. 

Warga Jakarta Selatan mengeluhkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan (P2) yang tinggi dan keringanan hanya diberi sedikit.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Ruslan Amsyari mengakui banyak warga di DKI yg merasah keberatan atas kenaikan Pajak PBB P2 tersebut.

"Kami juga bingung karena seharusnya yang naik adalah daerah atau wilayah Bangunan yang masuk pada Zona komersial saja. Namun kenyataannya berdasarkan laporan warga hampir semua naik tanpa terkecuali," ujarnya saat dihubungi Warta Kota, Senin (20/8/2018).

Secara pribadi, ia dan komisi C menyatakan tidak setuju dari awal kenaikan PBB yang direncanakan pada zona komersial pada akhirnya berimbas ke semua PBB warga DKI.

"Apalagi kalau kita dari SPPT PBB nya kenaikannya cukup signifikan kisaran 20 sampai 40 persen. Kalaupun ada keringan yang didapat kisaran 20 persen berarti dengan kenaikan yang ada maka percuma keringan tersebut. Pada prinsipnya kami meminta yang berkaitan dengan Zona komersial dan bangunan komersial agar perlu pembatasan terlebih dahulu agar jelas dan terang. Kenaikan di wilayah mana saja, tanah bangunan komersial atau zona komersial," tuturnya.

Politisi  Hanura ini menanyakan, bagaimana bila saat ini hampir tidak ada batasan lagi apakah bangunan komersial, zona komersial.

"Karena di seluruh Wilayah DKI semua PBB-P2 nya naik. Ini perlu peninjauan kembali oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI agar masyarakat tetap bersedia membayar PBB nya," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, warga Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengeluhkan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan (P2) yang diberikan Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Selatan.

Baca: Dapat Keringanan PBB Sedikit, Warga Sebut Sama Saja Ngusir Pelan-pelan

Saat ditemui di Kantor UPPD Kebayoran Baru di Kompleks Walikota Jakarta Selatan, salah satu Wajib Pajak mengaku kesal. “Saya cuma dikasih keringanan sedikit banget, nggak sampai Rp 1 juta, ini era Anies lebih kejam dari era Ahok,” ujar pria tua yang enggan disebut namanya itu, Senin (20/8/2018).

Menurutnya, diskon atau keringanan PBB yang diterimanya hanya sekitar Rp 1 jutaan. Padahal, ia berharap bisa sampai Rp 2-3 juta. Dikatakannya, sebagai warga DKI Jakarta, ia merasa diperlakukan tidak adil. “Ini sama saja ngusir kita pelan-pelan, sementara yang di dalam gang bisa gratis, padahal mereka mampu bayar PBB, misalnya Rp 100 ribu setahun gitu,” tutur warga kelurahan Rawa Barat ini.

Menurutnya, seharusnya pemerintah, dalam hal ini mengevaluasi kebijakan PBB tinggi bagi bangunan dengan nilai diatas Rp 1 miliar dan PBB gratis untuk bangunan dibawah Rp 1 miliar. “Jika banyak tunggakan PBB, jangan salahkan warga, ini tarifnya mencekik begini, sudah minta keringanan, Cuma dikasih sedikit banget,” kata pensiunan BUMN ini.  

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan menargetkan perolehan pajak dan retribusi daerah pada tahun ini bisa mencapai Rp 8,4 triliun.

Sementara Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Yuspin Dramatin tidak menjawab saat dihubungi Warta Kota, Senin (20/8/2018).

Penulis: Ahmad Sabran
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved