Mediasi Ketua DPD Gerindra M Taufik dengan KPU DKI Dilanjutkan Minggu Depan

Mohamad Taufik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI melakukan mediasi perihal larangan mantan napi koruptor menjadi caleg.

Mediasi Ketua DPD Gerindra M Taufik dengan KPU DKI Dilanjutkan Minggu Depan
WARTA KOTA/JUNIANTO HAMONANGAN
Mohammad Taufik mendatangi Kantor Bawaslu DKI Jakarta di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (16/8/2018). 

WARTA KOTA, TANJUNG PRIOK---Mediasi antara Mohamad Taufik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta perihal larangan mantan napi koruptor menjadi caleg digelar di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta di Jalan Danau Agung, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (16/8/2018).

Proses mediasi berlangsung singkat dimana hanya berjalan kurang dari satu jam.

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, mengatakan, masing-masing pihak tetap berpegang teguh pada pendiriannya masing-masing.

Baca: Taufik Nilai Peraturan KPU Soal Larangan Mantan Napi Koruptor Jadi Caleg Langgar Undang-undang

"Nah hari ini belum mencapai kesepakatan antara pemohon dan termohon, untuk itu kami beri kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk masih ada waktu satu hari lagi melakukan mediasi," kata Puadi.

Puadi mengatakan, mediasi akan kembali dijadwalkan pada Senin (20/8/2018).

Hal itu merupakan konsekuensi dari proses mediasi hari ini yang ternyata tidak bisa menghasilkan kata sepakat.

Baca: KPU DKI Sebut Tidak Ada Nama M Taufik di Daftar Caleg DPRD DKI

"Kami sampaikan hari Senin (20/8/2018) nanti pukul 11.00 WIB untuk melakukan mediasi lagi. Barangkali mungkin nanti kalau hari Senin pukul 11.00 WIB ada perubahan terhadap musyawarah dan kesepakatan ini," kata Puadi.

Andaikan nantinya terjadi kata sepakat pada Senin, maka KPU DKI Jakarta tinggal menindaklanjuti untuk memasukkan nama bakal calon itu.

Apabila tidak ada kata sepakat maka dilanjutkan proses ajudikasi antara kedua belah pihak.

"Kami sudah bikin jadwal ajudikasinya, jangan berarti langsung proses persidangan karena nanti kalau di persidangan, kami bisa lihat masing-masing pembuktiannya, dasar hukumnya apa, pertimbangan hukumnya apa," kata Puadi.

Apabila amar putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu tidak memenuhi ekspektasi pemohon, maka yang bersangkutan bisa melakukan upaya hukum lagi dengan mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved