Ganjil Genap

Sukses Ganjil Genap, BPTJ Targetkan Tekan CO2 di Jakarta

Penerapan plat nomor kendaraan ganjil genap di beberap ruas jalan di Jakarta oleh BPJT selain melancarkan lalu lintas, juga tekan polusi udara

Sukses Ganjil Genap, BPTJ Targetkan Tekan CO2 di Jakarta
Wartakotalive.com/Tri Broto
Kepala BPTJ, Bambang Prihartono 

PENERAPAN plat nomor kendaraan ganjil genap di beberap ruas jalan di Jakarta oleh Badan Pengelolaan Trans Jabodetabek (BPTJ) rupanya bukan saja memperlancar arus lalu lintas, melainkan juga menekan polusi udara.

Sejak diberlakukan pembatasan kendaraan melalui sistem plat nomor ganjil genap hingga saat ini, angka polusi CO2 diklaim sudah turun sampai 14 persen.

"Target kami ke depan bisa menekan angka CO2 sampai 26 persen. Target kecepatan kendaraan menurut kami sudah selesai," tutur Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, saat berbincang dengan Wartakotalive.com di Gedung PT Pelni, Jalan Gajahmada, Jakarta Pusat, Jumat (3/8/2018).

Bambang yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pelni menambahkan, upaya yang saat ini dilakukan adalah bagaimana pengaturan laju kendaraan dapat menekan temperatur di Jakarta.

Sehingga masyarakat bisa menikmati trotoar yang sudah ditata begitu rapi oleh Pemprov DKI tanpa terganggu polusi.

Angka polusi itu akan turun jika industri mobil memproduksi kendaraan yang mengharuskan penggunaan bahan bakar Euro4.

Soal kecepatan kendaraan, ungkap Bambang, yang selama ini berkisar 12-13 km per jam kini sudah lebih cepat.

Meski targetnya adalah kecepatan mencapai 40 sampai 60 km per jam.

"Menangani transportasi di Jakarta, juga Bodetabek perlu ketegasan dalam memutuskan seperti pemberlakuan ganjil genap," katanya.

Menurutnya, banyak kebijakan dibuat untuk mengatur transportasi di Jabodetabek agar kendaraan lebih lancar.

Akan tetapi, pemberlakuannya banyak hambatan dan keputusan ganjil genap diambil sesegera mungkin karena hal itu yang paling mungkin dilakukan.

"Ini (sistem ganjil genap) dulu yang bisa kita lakukan dengan cepat. Ke depan banyak program lain terkait pengaturan pergerakan orang dan pergerakan kendaraan akan menyusul," katanya.

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 55 Tahun 2018, kata Bambang, kewenangan BPTJ semakin kuat dalam mengatur transportasi di Jabodetabek.

"Kordinasi dengan pemerintah daerah penyangga ibukota menjadi lebih mudah kami lakukan," kata Bambang.

Penulis: Tri Broto
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved