Breaking News:

Siapkah PT Taspen dan PT Asabri Bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan?

Terkait peleburan program jaminan sosial antara PT Taspen dan PT Asabri kepada BPJS TK, BPJS TK siap menjalani perintah Undang Undang.

Penulis: Vini Rizki Amelia | Editor: Hertanto Soebijoto
Kompasiana
Ilustrasi: KARTU BPJS Ketenagakerjaan 

TERKAIT peleburan program jaminan sosial antara PT Taspen dan PT Asabri kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK), Agus Susanto selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengatakan, pihaknya siap menjalani perintah Undang Undang.

“Persiapan sudah kami lakukan di internal BPJS Ketenagakerjaan dengan memerkuat sistem operasional, infrastruktur operasional untuk memudahkan kepesertaan, sehingga dengan begitu kami siap untuk menjalankan program tersebut,” papar Agus kepada wartawan dalam Simposium Stratejik Nasional BPJS Ketenagakerjaan di Ballroom Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2018).

Sesuai Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) pasal 5 ayat 2 dan 3, PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) harus segera menyerahkan program jaminan sosial kepada BPJS TK paling lambat 2029.

Program yang dimaksud adalah Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakan Kerja (KK), Jaminan Kematian (JK), dan Pensiun yang kini dilaksanakan oleh BPJS TK sesuai UU No 24 tahun 2011.

“Bukan merger ya tetapi hanya peralihan program-program JHT, JKK, JK, dan Pensiun saja. Perusahaan (PT Taspen dan PT Asabri) nya tetap ada,” kata Agus.

Mengenai sejauh mana hal tersebut dilaksanakan hingga kini, Agus mengaku pihaknya masih terus melakuakn diskusi baik dari pihak internal BPJS TK maupun pihak eksternal.

Tak bisa berharap banyak

Ghazali Situmorang selaku Pengamat Kebijakan yang diundang sebagai pembicara dalam Simposium Stratejik Nasional mengatakan, tidak bisa mengharapkan banyak kepada PT Taspen dan PT Asabri lantaran secara psikologis, kedua perusahaan BUMN tersebut adalah pihak yang harus menyerahkan.

“UU memang memerintahkan buat road map untuk penyerahan itu tapi road map yang dibuat, isinya enggak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan UU, nah hal ini yang harus diselesaikan,” tutur Ghazali.

Ghazali pun mengimbau kepada BPJS TK untuk melakukan simulasi mengenai bagaimana melarutkan program-program tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved