Oknum Perwira Tinggi Polri Selewengkan Jabatan, Krisna Murti Turun Tangan

Krishna Murti turun tangan terkait kasus penyelewangan jabatan anggota polisi.

Oknum Perwira Tinggi Polri Selewengkan Jabatan, Krisna Murti Turun Tangan
Warta Kota/Soewidia Henaldi
Ilustrasi. Aktivitas Propam. Semua senjata api milik anggota Polres Bogor Kota diperiksa Propam, Kamis (20/3/2014) 

DILAPORKAN adanya penyelewengan jabatan terkait kasus sengketa lahan di Kalimantan Selatan,  Krishna Murti turun tangan.

Krisna Murti mendampingi mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko selaku Kuasa Hukum.

Pengacara Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko itu bukan Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Krishna Murti, yang menjabat sebagai Kepala Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional (Karo Misinter Divhubinter) Polri saat ini.

Selain itu, dirinya berharap penyidikan yang dilakukan Polda Kalimantan Selatan dengan Bareskrim Mabes Polri dapat beriringan.

"Polri harus bisa fair dalam mengusut, satu organisasi Polri harus solid. Penyidikannya harus berimbang. Jangan di sana aktif dan di sini pasif. Harus ada keseimbangan," ungkapnya kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (2/8/2018).

Sementara itu, terkait pemanggilan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko ke Bareskrim Mabes Polri diungkapkan Krisna Murti guna keperluan gelar perkara.

Baca: Oknum Polisi yang Tersandung Kasus Narkoba Divonis Mati Saja

Baca: Postingan Foto Polisi Gadungan Ini dan Pacarnya Bikin Tertawaan di Media Sosial

Baca: 5 Tindakan Krishna Murti setelah Lihat Video yang Bikin Marah Ini, Netizen Banyak Mendukung

Tim investigasi bentukan Polri, kata dia, berupaya mencocokan keterangan kliennya dengan temuan di lapangan.

"Jadi, untuk pembanding hasil yang didapat teman-teman Polri, maka kami diundang dan gelar perkara," imbuhnya.

Ditemui bersamaan, Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko selaku Direktur Utama PT Sebuku Tanjung Coal (STC) itu mengaku telah dimintai keterangan oleh penyidik Biro Pengamanan Internal (Paminal) Divpropam Polri.

Klarifikasi diungkapkannya telah disampaikan terkait penyidikan yang dilakukan tim investigasi dari Divpropam dan Bareskrim Polri, khususnya atas adanya dugaan penyelewengan serta intervensi seorang oknum petinggi Polri berpangkat komisaris jenderal atas penanganan kasus pembebasan lahan perusahaan yang dipimpinnya.

"Kami diundang melengkapi keterangan yang diperlukan kepolisian berdasarkan laporan kami ke Itwasum, kami apresiasi dan terima kasih karena laporan cepat direspons," kata Mayjen (Purn) Soenarko, mantan Pangdam Iskandar Muda.

Seperti diketahui sebelumnya, Mayjen TNI (Purn) Soenarko melaporkan seorang Perwira Tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal (komjen) kepada Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri terkait tuduhan intervensi kasus.

Baca: Selain eks KPK, Dua Eks Menteri Gabung jadi Tim Ridwan Kamil

Baca: VIDEO: Film 22 Menit Resmi Tayang 19 Juli 2018, Kapolri Ikut Beri Komentar

Baca: Selebriti Jadi Bacaleg, Lewat PDIP: Ian Kasela Incar Komisi X DPR RI

Soenarko menyebut oknum Pejabat Tinggi Polri itu mengintervensi perkara lahan PT Sebuku Tanjung Coal (STC) di Kalimantan Selatan.

Sehingga, kasus pembebasan lahan dihentikan tanpa pemberitahuan.

"Tak ada pemberitahuan, berhenti gitu saja. Kira-kira ada intervensi dari petinggi Mabes Polri. Penyidik bilang disuruh berhenti dari Mabes Polri, yang jelas bukan dari polda atau polres," ungkap Soenarko.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved