Depok Kurang Manusiawi Tangani Pedagang Kaki Lima

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok gencar melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di tempat terlarang, termasuk yang membuka lapaknya di atas pedestrian hingga bahu jalan.

Namun setelah penertiban, di beberapa titik para PKL biasanya muncul kembali.

Selain itu para PKL justru berpindah mencari titik dan lokasi baru yang juga dilarang berjualan di sana.

Hal ini dikarenakan Pemkot Depok dianggap belum manusiawi dan memperhatikan kebutuhan PKL saat menertibkan mereka.

Hal itu dikatakan pengamat dan pemerhati Kota Depok Novi Anggriani Munadi, Rabu (1/8/2018).

Akibat kurang manusiawi dan tidak memperhatima kebutuha PKL maka tidak ada kesadaraan dan peran serta PKL untuk taat pada aturan setelah mereka ditertibkan.

"Ini artinya masih ada yang kurang dalam penataan PKL di Depok, termasuk kurang manusiawi dan tak membina PKL. Demi kebaikan, seharusnya Wali Kota Depok dapat mencontoh cara Jokowi saat menata PKL di Solo dan DKI Jakarta, waktu ia jadi Wali Kota dan Gubernur,," kata Novi, Rabu (1/8/2018).

Menurut politisi PDIP Depok ini, cara Jokowi saat berkomunikasi dengan para PKL membuat pemerintah dan PKL akhirnya bekerja sama menguatkan ekonomi diri, keluarga dan daerahnya.

"Jokowi dalam menata PKL menggunakan hati. Artinya ia memposisikan para PKL dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan baik sebelum dan dilaksanakan relokasi. Untuk ini Pak Jokowi biasanya menggunakan diplomasi meja makan bersama para PKL," paparnya.

Setelah diplomasi meja makan dilaksanakan, kata Novi tak jarang PKL pun akhirnya pindah dengan kesadarannya.

"Jadi penertiban bisa dilakukan, tanpa alat berat atau perilaku kasar," kata Novi.

Menurutnya dalam menata PKL Jokowi juga berpegang pada peraturan.

"Dan tak segan juga menindak tegas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan seperti melalui retribusi liar," katanya.

Sebab kata Novi, sangat mungkin ada oknum yang merugikan PKL selama ini dan menarik retribusi liar.

"Dan Pak Jokowi tak mendiamkan itu, tapi dilawan dengan melibatkan kepolisian atau Tim Saber Pungli," kata Novi.

Karenanya ia mengingatkan agar Wali Kota Depok Idris fokus terhadap permasalahan yang paling mendasar dari penataan PKL yakni kepastian usaha dan jaminan kesejahteraan mereka.

"Karena PKL ini sebenarnya turut membantu meningkatkan ekonomi warga juga," kata Novi.(bum)