PPDB 2018

Kadisdik Jabar Utus Kantor Cabang Dinas Penuhi Panggilan Ombudsman

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Kadisdik Jawa Barat dan Kadisdik DKI Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Kadisdik Jabar Utus Kantor Cabang Dinas Penuhi Panggilan Ombudsman
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Selembar kertas berisi informasi biaya masuk siswa baru di SMAN 13 Depok, yang diduga pungli. Pungli ini dilakukan saat daftar ulang siswa baru, Sabtu. 

OMBUDSMAN RI Perwakilan Jakarta Raya telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Pemanggilan itu terkait temuan dan laporan mengenai banyaknya penyelewengan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA Neger.

Kehadiran mereka diwakili oleh sejumlah pejabat lain yang terkait.

Mereka yang datang mewakili dimintai keterangan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu siang.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P Nugroho, mengatakan kehadiran Kadisdik Jabar dan Kadisdik DKI yang mereka panggil untuk dimintai keterangan atau diperiksa terkait PPDB SMAN, diwakili oleh pejabat terkait lainnya.

"Kadisdik Jabar diwakili oleh tiga pihak dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di Wilayah I, II dan III," katanya.

KCD Pendidikan Wilayah I adalah meliputi Kabupaten Bogor, KCD Wilayah II meliputi Kota Bogor dan Kota Depok , serta KCD Wilayah III meliputi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

"Untuk perwakilan Kadisdik Jabar sudah kami mintai keterangan. Sementara saat ini kami sedang memeriksa perwakilan Kadisdik DKI," kata Teguh.

Mengenai hasil pemeriksaan Teguh berjanji akan menyampaikannya saat pemeriksaan rampung.

SwbelumnyaTeguh mengatakan pemanggilan ini adalah bagian dari pihaknya untuk menyusun laporan akhir hasil pemeriksaan proses PPDB di Depok, Bogor, Bekasi dan Jakarta.

Nantinya kata dia laporan akhir akan diumumkan.

"Dari laporan itu akan dilihat sekolah mana yang melakukan praktik pungli dan jual beli bangku sekolah yang terlaporkan ke kami, serta tindakan korektif apa yang bisa dilakukan pihak pemerintah, panitia PPDB dan sekolah, dalam proses PPDB ke depan," kata Teguh.

Menurut Teguh peluang adanya praktik pungli dan jual beli bangku sekolah SMA Negeri yang terjadi pada 2018 ini di Depok, Bekasi dan Bogor juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Kami harap dengan laporan akhir yang kami susun, peluang itu bisa ditutup dalam PPDB di tahun selanjutnya," kata Teguh. (bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved