PPDB 2018

Ini Catatan KPAD untuk Disdik Kota Bekasi

Kepala KPAD Kota Bekasi Aris Setiawan mengungkapkan aturan sistem zonasi PPDB online memiliki niat baik mengembalikan UN sebagai pemetaan.

Ini Catatan KPAD untuk Disdik Kota Bekasi
Warta Kota/Muhammad Azzam
Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi 

KEPALA Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi Aris Setiawan mengungkapkan aturan sistem zonasi PPDB online yang tetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memiliki niat baik mengembalikan Ujian Nasional (UN) sebagai pemetaan bukan seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi.

Ia menjelaskan, sistem baru yang di terapkan Kemendikbud menjadi momentum bagi pemerintah daerah agar lebih memperhatikan pemenuhan standar nasional pendidikan sekolah-sekolah di wilayahnya dan anggaran pendidikan tidak melulu untuk sekolah yang dianggap favorit, karena kebijakan ini menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan tidak.

"Tapi memang ada catatan yang harus diperhatikan agar pelaksanaan PPDB Online dengan sistem zonasi ini lebih baik lagi, terutama yaitu sosialiasinya dan utamanya Disdik lakukan pemetaan, penyediaan dan pemerataan atas fasilitas pendidikan dan tenaga pendidikan sehingga ketika dilaksanakan PPDB Online Zonasi, Kota Bekasi sudah siap melaksanakan," paparnya.

Melihat permasalahan yang ada, KPAD meminta pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Disdik Kota Bekasi melakukan sebagai berikut:

1. Mendorong sosilisasi yang masif dan waktu sosialisasi yang panjang sehingga masyarakat memahami kebijakan PPDB

2. Melakukan persiapan yang matang dalam pemenuhan standar nasional pendidikan merata di seluruh sekolah dan membangun sekolah-sekolah negeri baru di wilayah-wilayah zonasi yang sekolah negerinya minim.

3. Melakukan pemetaan sekolah yang tepat sehingga anak-anak yang tinggal di wilayah minim sekolah negeri bisa tetap terfasilitasi, misalnya dengan kebijakan zona bersebelahan.

4. Sinergi dan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam pengawasan dan perlindungan anak. Perlu dibangun sistem koordinasi antara KPAD Kota Bekasi dengan Dinas Pendidikan terkait upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak anak di pendidikan.

Karena selama ini penyelesaian, berjalan sendiri-sendiri padahal untuk efektivitas dan penyelesaian yang berpresfektif anak serta demi kepentingan anak, sinergi KPAD Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan sangat diperlukan. Sehingga Pendidikan di Kota Bekasi dapat mengadopsi Pendidikan yang Ramah dan Layak untuk anak-anak di Kota Bekasi. (M18)

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved