Diperiksa Ombudsman RI, Disdik Jabar Akui Banyak Siswa Titipan dalam PPDB SMAN di Depok

Para pejabat KCD Pendidikan Jabar, mengakui bahwa mereka masih banyak menerima siswa titipan

Diperiksa Ombudsman RI, Disdik Jabar Akui Banyak Siswa Titipan dalam PPDB SMAN di Depok
Istimewa
PPDB Online 

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar).

Hal itu terkait banyaknya laporan dan temuan penyelewengan dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA Negeri 2018, di Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Pemanggilan yang dijadwalkan Rabu (25/7/2018) di Kantor Ombudsman RI tidak dihadiri Kadisdik Jabar tetapi diwakili pejabat dari tiga Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Jabar yang berwenang di Depok, Bekasi dan Bogor.

Dalam keterangannya kepada Ombudsman RI, para pejabat KCD Pendidikan Jabar, mengakui bahwa mereka masih banyak menerima siswa titipan untuk diterima masuk ke SMA Negeri di Depok, tanpa melalui jalur PPDB SMA yang resmi.

Siswa titipan ini biasanya diajukan dengan mengatasnamakan sejumlah pejabat dan orang kuat atau terpandang lainnya serta beberapa merupakan titipan dari calo.

Dari siswa titipan inilah jual beli bangku sekolah di SMAN di Depok akhirnya terjadi dan kadang merugikan siswa lain yang berhak.

Hal itu dikatakan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho, kepada Warra Kota, Rabu (25/7/2018) malam.

"Hampir semua laporan dan temuan kami yang menyatakan ada siswa titipan di Depok, Bekasi.dan Bogor, dibenarkan oleh pihak KCD Pendidikan Jabar di semua wilayah itu. Alasan mereka dan sekolah menerima siswa titipan, karena adanya ketakutan terhadap tekanan para pejabat dan tidak ada perlindungan bagi mereka," kata Teguh.

Sementara mengenai pungutan atau sumbangan bagi siswa baru di hampir semua SMA Negeri di Depok, Bogpr dan Bekasi, kata Teguh, pihak dari KCD Pendidikan Jabar menyebutkan hal itu karena adanya interpretasi yang beragam baik dari pihak sekolah, komite sekolah dan orangtua siswa baru.

"Interpretasi beragam terkait dengan pungutan dan sumbangan, juga atas serta peran sekolah dan peran komite sekolah, yang menyebabkan banyak Kepala Sekolah tidak tahu persis mana yang boleh dan tidak boleh," kata Teguh.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved