PPDB 2018

Pendaftaran PPDB Online Ricuh, Banyak Warga yang Gagal Paham Penerapan Sistem Zonasi

Beberapa saat lalu orang tua siswa berbondong-bondong mendatangi posko pelayanan dan pengaduan PPDB DKI karena keluhan gagal daftar.

Pendaftaran PPDB Online Ricuh, Banyak Warga yang Gagal Paham Penerapan Sistem Zonasi
Warta Kota/Feryanto Hadi
Beberapa saat lalu orang tua siswa berbondong-bondong mendatangi posko pelayanan dan pengaduan penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta, Selasa (24/7/2018), karena keluhan gagal daftar. Mereka mengatakan tak bisa melakukan pendaftaran sekolah lewat PPDB online karena masalah verifikasi nomor induk kependudukan atau NIK. 

BEBERAPA saat lalu orang tua siswa berbondong-bondong mendatangi posko pelayanan dan pengaduan penerimaan peserta didik baru atau PPDB DKI Jakarta karena keluhan gagal daftar.

Mereka mengatakan tak bisa melakukan pendaftaran sekolah lewat PPDB online karena masalah verifikasi nomor induk kependudukan atau NIK.

Namun, setelah dicek ke Suku Dinas Dukcapil, ternyata tidak ada masalah terkait NIK tersebut.

Masyarakat pun dibuat geram dan mengkritik sistem PPDB Online. Bahkan, banyak yang menyebut program PPDB bermasalah.

Sejumlah masalah terkait pendaftaran siswa baru dalam PPDB online sejatinya hanya kesalahpahaman yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, begitu kata Kasudin Dukcapil Jakarta Selatan Abdul Haris di hadapan ratusan kepala sekolah dalam rapat koordinasi terkait evaluasi penerapan PPDB Online dengan masalah NIK di SMP 12 Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (24/7/2018).

Haris menyebut, pada momentum PPDB online, kantornya diserbu ratusan orang setiap harinya hanya untuk melakukan verifikasi NIK karena tidak saat melakukan pengisian PPDB Online.

"Pada saat mendaftar NIK anak mereka tidak terdaftar. Mereka diminta ke Dukcapil buat verifikasi. Ya tidak ada masalah dengan NIKnya. Mereka kemudian marah-marah. Malah kami di dukcapil yang kena imbasnya," kata Haris kepada Warta Kota di sela kegiatan.

Padahal, masalah sebenarnya adalah soal penetapan zonasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan terkait pendaftaran sekolah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, sistem zonasi mewajibkan sekolah menerima 90 persen siswa baru yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah, yang dilihat dari data Kartu Keluarga. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan.

"Jadi, wajar jika banyak NIK yang tidak terdaftar ketika mereka mendaftar di wilayah di luar zonasi yang ditetapkan. Misalnya, ketika ada warga Jaktim, mendaftar di Kebayoran Baru, maka NIKnya tidak terbaca," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved