Breaking News:

Kisruh Pulau Pari, Pelapor Klaim Terdakwa Lakukan Penyerobotan Lahan

Dari 4.900 meter tanah, 1.000 meter di antaranya dikuasai Sulaiman dengan membangun homestay untuk disewakan kepada wisatawan.

Penulis: Junianto Hamonangan | Editor: Fred Mahatma TIS
Istimewa
PERSIDANGAN kasus penyerobotan tanah di Pulau Pari, Kepulauan Seribu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (23/7/2018). 

SIDANG kasus penyerobotan lahan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (23/7/2018). Dalam persidangan yang mendengarkan keterangan saksi, Pintarso Adjanto, terungkap bahwa terdakwa, Sulaiman, melakukan penyerobotan lahan.

“Kami sudah melakukan teguran secara lisan, maupun memberikan somasi. Tapi mau gimana, dia tetap cuek,” ucap Pintarso, dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua, Ramses Pasaribu itu,

Alhasil karena tidak menunjukan itikad baik, Pintarso lalu melaporkan hal ini ke Polisi. Apalagi dari 4.900 meter tanah, 1.000 meter di antaranya dikuasai Sulaiman dengan membangun homestay untuk disewakan kepada wisatawan.

Pintarso yang merupakan ahli waris menjelaskan bahwa tanah itu telah dibeli oleh pihaknya pada tahun 1991 silam dengan berlandaskan girik.

Pada tahun 2014, girik itu kemudian berubah sertifikat setelah pihaknya mengajukan ke BPN Jakarta Utara sekaligus menjadi acuan untuk melaporkan Sulaiman terkait penyerobotan lahan.

Dalam kesempatan itu, Sulaiman mengakui lahan yang menjadi penyerobotannya telah dipasang plang nama. Setiap harinya ada sejumlah petugas keamanan berjaga-jaga dari warga. Petugas itu mengimbau bila ada yang melakukan aktivitas di lahan miliknya.

Pengacara PT Bumi Pari, Eric Branado mengatakan pihaknya mengatakan Sulaiman telah melanggar konstitusi. Pasalnya apabila memang terdakwa memiliki sertifikat, sudah semestinya telah melaporkan kliennya.

“Tapi ini pada kenyataannya tidak ada. Silakan gugat kami kalau memang kami melanggar hak mereka. Tapi sampai hari ini kami belum ada gugatan tuh,” ucap Eric.

Ke depannya, dalam sidang ini Eric berjanji akan mendatangkan petugas BPN Jakarta Utara. Petugas ini menjadi saksi ahli dalam sidang ini.

“Jadi akan terungkap, apakah sertifikat ini palsu atau tidak,” ucapnya.

Sebelum kisruh lahan di Pulau {ari antara PT Bumi Pari dengan warga berlanjut. Upaya mediasi tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya Juni 2018 lalu pihaknya melayangkan somasi yang berlanjut diamankannya Sulaiman. 

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved