Dua Karyawan Asuransi Tuntut Keadilan karena Dipecat Sepihak

Jabatan manager keduanya di perusahaan akan diisi oleh orang-orang yang diduga bawaan salah satu pimpinan.

Dua Karyawan Asuransi Tuntut Keadilan karena Dipecat Sepihak
Warta Kota/Feryanto Hadi
Selama bekerja, mereka juga tidak pernah melakukan kesalahan dan melanggar peraturan perusahaan. 

Dua pekerja senior di sebuah perusahaan asuransi mendatangi Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mereka anggap dilakukan secara sepihak.

Mereka menilai PHK yang dilakukan Asuransi AIA Financial Indonesia melanggar Hak Azasi Manusia (HAM).

Toga Sibuea Kuasa Hukum ID dan DL mengatakan, dalam mediasi yang dilakukan, ia berharap Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Jakarta Selatan sebagai pihak mediator bertindak bijaksana dalam menengahi permasalahan antara kedua pihak.

"PHK secara sepihak ini jelas melanggar HAM. Apalagi perusahaan asing memperlakukan ini terhadap karyawan yang merupakan orang Indonesia,” kata Siubea di Kantor Nakertrans Jaksel, Selasa (24/7).

Dia menilai alasan perusahaan melakukan PHK terhadap kedua karyawannya tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan.

Sebab, selama mengabdi dan bekerja di perusahaan itu, keduanya diketahui memiliki kinerja yang baik.

Selama bekerja, mereka juga tidak pernah melakukan kesalahan dan melanggar peraturan perusahaan.

“Kalau memang ada pelanggaran, perusahaan harus menjelaskan seperti apa pelanggarannya. Justru mereka (perusahaan) yang melakukan pelanggaran HAM, itu sudah jelas,” tegas Sibuea.

Sibuea menduga, PHK sepihak terhadap kedua kliennya ini sarat kepentingan.

Menurut kliennya, posisi keduanya sebagai manager di perusahaan akan diisi oleh orang-orang yang diduga bawaan salah satu pimpinan AIA yang baru.

“Dugaan ke situ sangat kuat. Makanya, sampai sekarang klien saya tidak mau menandatangani surat PHK mereka. Sebagai warga Indonesia mereka tidak terima diperlakukan semena-mena oleh perusahaan asing,” kata dia.

Sementara, Purbadi, Kuasa Hukum dari pihak AIA enggan menanggapi permasalahan ini. Ia berdalih tidak memiliki kuasa dari perusahaan untuk memberikan penjelasan kepada media.

Terkait hal ini, anggota DPRD DKI Gembong Warsono meminta Dinas Nakertrans DKI Jakarta untuk turun membela pekerja tersebut.

"Masalah seperti ini tidak boleh didiamkan. Kalau memang ada pelanggaran HAM terhadap pekerja harus segera ditindaklanjuti," tegasnya, dihubungi wartawan.

Penulis:
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved