ICW: Tahanan Koruptor Harus Sama dengan Tahanan Penjahat Jalanan

Emerson Yuntho mengatakan, tempat koruptor di penjara harus sama dengan pelaku kriminal lainnya.

ICW: Tahanan Koruptor Harus Sama dengan Tahanan Penjahat Jalanan
TRIBUNNEWS/WAHYU FIRMANSYAH
Emerson Yuntho. 

WARTA KOTA, PALMERAH---Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, menyatakan, pemerintah sebaiknya membubarkan penjara khusus koruptor setelah operasi tangkap tangan (OTT) Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein oleh KPK .

"Tempat koruptor di penjara harus sama dengan pelaku kriminal lain agar efek jeranya semakin kuat," kata Emerson yang mejabat sebagai anggota Divisi Judicial Monitoring ICW, Sabtu (21/7/2018).

Emerson menyoroti kebijakan pemerintah menyediakan penjara khusus untuk koruptor juga sangat diskriminatif jika dibandingkan dengan narapidana kriminal lainnya.

Baca: OTT Kalapas Sukamiskin, Sudah Biasa Jual Fasilitas di Lapas Sukamiskin?

"Khususnya soal fasilitas, sel koruptor lebih nyaman dari sel pelaku yang lain," kata Emerson seperti dilansir Antaranews.com.

Emerson mengatakan, praktik suap menyuap di penjara/lembaga pemasyarakatan merupakan fenomena yang hampir terjadi di sebagian besar penjara di Indonesia termasuk dalam hal ini penjara khusus koruptor di Lapas Sukamiskin.

Dugaan main mata bukan kali ini saja.

Baca: Penjelasan KPK soal Inneke Koesherawati Terkait OTT Kalapas Sukamiskin

Indikatornya bisa dilihat sejumlah temuan yang juga terungkap di publik misal sel mewah, penyediaan tempat di luar sel untuk kantor atau tempat tinggal, penggunaan laptop atau ponsel secara leluasa, saung mewah, terpergoknya napi sukamiskin yang keluyuran.

"Akibat korupsi merebak di penjara, muncul persepsi negatif, sepanjang ada uang, apa saja bisa disediakan di penjara," katanya.

Baca: Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Membenarkan Fasilitas Narapidana Korupsi

Terkait OTT Kalapas Sukamiskin, Emerson mengatakan, sebaiknya Menkumham harus memberhentikan tetap Kalapas Sukamiskin tanpa perlu menunggu putusan pengadilan dan mencopot pejabat di lingkungan Dirjen Pemasyarakatan yang dinilai bertanggung jawab atas pengawasan ini.

"KPK juga harus usut siapapun yang diduga terlibat dalam kasus ini," katanya.

Editor: Aloysius Sunu D
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved