Operasi Tangkap Tangan

Fasilitas Berobat Tahanan, KPK: Kami Ingatkan Rumah Sakit, Dokter, Tenaga Kesehatan Profesional

KPK juga menemukan dugaan penyalahgunaan fasilitas berobat narapidana dalam proses penanganan kasus di Lapas Sukamiskin Bandung.

Fasilitas Berobat Tahanan, KPK: Kami Ingatkan Rumah Sakit, Dokter, Tenaga Kesehatan Profesional
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah bersama istrinya, Inneke Koesherawati, saat menjalani persidangan lanjutan dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/5/2017). Majelis hakim Tipikor menjatuhkan vonis dua tahun delapan bukan pidana penjara kepada Fahmi Darmawansyah, dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan, karena terbukti melakukan suap terkait proyek pengadaan satelit pemantau di Badan Keamanan Laut (Bakamla). 

WARTA KOTA, PALMERAH---Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan dugaan penyalahgunaan fasilitas berobat narapidana dalam proses penanganan kasus di Lapas Sukamiskin Bandung.

"Kami mengingatkan agar pihak rumah sakit, dokter, atau tenaga kesehatan tetap menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan profesi," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, saat konferensi pers di gedung KPK, Sabtu (21/7/2018) malam.

Baca: Dari Laporan Lambe Turah, Inneke Sempat Nulis Ini Sebelum Dikabarkan Ditangkap KPK

Menurut Saut, jika ada informasi narapidana yang menyalahgunakan fasilitas tersebut maka pihaknya mengimbau untuk segera melaporkan pada KPK.

"Kami berharap, proses hukum terhadap oknum-oknum dokter atau tenaga kesehatan tidak perlu lagi terjadi karena ini merupakan profesi yang mulai untuk kemanusiaan, jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan koruptor atau pihak-pihak yang menjalani proses hukum dalam kasus korupsi," katanya.

Baca: Suami Inneke Koesherawati Juga Kena OTT KPK di Lapas Sukamiskin

Ia mencontohkan kasus yang menimpa dokter Bimanesh Sutarjo karena menghalangi proses penyidikan atas nama tersangka Setya Novanto saat itu

"Belum lama ini, Pengadilan Tipikor telah memvonis dokter Bimanesh yang terbukti menghalangi penyidikan KPK dalam kasus KTP elektronik terkait Setya Novanto. Kami harap hal ini tidak perlu terulang kembali," kata Saut.

Dia mengatakan, sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana.

Baca: KPK Bekuk Enam Orang Saat OTT di Lapas Sukamiskin

Menurut Saut, pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu atau integrated criminaljustice system.

Dalam penanganan kasus korupsi, kata Saut, praktik suap untuk mendapatkan fasilitas tertentu oleh narapidana tentu sangat merusak cita-cita bangsa ini dalam pemberantasan korupsi.

"Kami sulit bicara tentang efek jera dalam menangani korupsi, jika para narapidana kasus korupsi mendapat fasilitas yang berlebihan di sel mereka dan dapat keluar masuk tahanan dengan cara membayar sejumlah uang. Hal ini semestinya menjadi perhatian bersama," katanya.

Baca: Selain Kalapas Sukamiskin, KPK Juga Tangkap Sopir dan Sipir

Halaman
123
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved