Aliansi Gerakan Jalur Tambang
Bupati Bogor Nurhayanti Mengaku Sudah Upayakan Jalur Tambang Direalisasikan
Bupati Bogor Nurhayanti berujar bahwa sejauh ini pihaknya telah mengupayakan merealisasikan pembuatan jalur tambang tersebut.
lihat foto
WARTA KOTA, BOGOR - Sejumlah warga Kecamatan Rumpin, Gunung Sindur, dan Parung Panjang menaruh harapan besar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor agar segera merealisasikan pembangunan jalur tambang wilayah Utara Bogor itu.
Seperti diketahui bahwa sebagian masyarakat mengeluh dengan banyaknya kendaraan bermuatan tambang yang melintas di tiga wilayah kecamatan tersebut.
Baca: Massa AGJT Demo di Kantor Bupati Bogor Minta Tiga Kecamatan Jadi Jalur Bebas Truk Tambang
Bahkan, ratusan masa yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) menuntut Pemerintah Kabupuaten (Pemkab) agar memperhatikan jalur yang kerap dilalui kendaraan tambang di wilayah Rumpin, Parung Panjang, dan Gunung Sindur.
Mereka menilai bahwa adanya lalu lalang kendaraan tambang selama 24 jam tersebut berdampak pada kerusakan insfrtatuktur jalan,berdampak pada kerusakan infrastruk jalan, polusi udara, hingga konflik sosial.
Pemkab Bogor pun didesak agar memberlakuan jam operasional kendaraan tambang yang hanya bisa melintas mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB.
Kemudian pembatasan volume muatan hasil tambang, penegakan peraturan hingga penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan armada angkutan tambang hingga adanya pembuatan jalur khusus tambang.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bogor Nurhayanti berujar bahwa sejauh ini pihaknya telah mengupayakan merealisasikan pembuatan jalur tambang tersebut.
Bahkan pihaknya pun telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar agar pembangunan jalur tambang tersebut segera direalisasikan.
"Kewenangan tambang sudah menjadi tanggung jawab Provinsi. Kalau saya ke Pak Yani cuma dipetakan dibuat FS titik untuk jalan tambang. Nah ini nanti bisa ada intervensi dari pusat. Bahan-bahan tambang ini kan juga ujungnya untuk pembangunan di Jakarta. Jadi kita tidak ingin ini menjadi hambatan," ujarnyan kepada TribunnewsBogor.com, Rabu (18/7/2018).
Nurhayanti tak menampik, banyaknya kendaraan truk tronton di tiga wilayah tersebut membawa dampak yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat sekitar akibat polusi udara.
"Iya itu justru jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Melalui puskesmas yang ada sosialisasi sudah dilakukan. Jalan itu kan penuh oleh tronton besar yang di atas kapasitas diperkenankan. Makanya solusi satu-satunya harus ada jalur tambang," paparnya.
Orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman itu pun menambahkan, bila jalur tambang tersebut telah dibangun, akses jalur utama di tiga wilayah kecamatan itu akan bebas dari truk tronton.
"Jadi nanti kalau jalur sudah ada, semua truk perusahaan tambang tinggal masuk kesitu dan tidak mengganggu jalan masyarakat. Kalau jalan kabupaten sendiri kan terbatas juga fisiknya, kapasitas dan lebarnya, tapi saya sudah berkirim surat agar dibuat jalan tambang," tandasnya. (Mohamad Afkar Sarvika)
