Depok Butuh Kepemimpinan di Bidang Pendidikan, Berantas Pungli PPDB

Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) 2018 di Kota Depok diwarnai praktik jual beli kursi serta pungli.

Depok Butuh Kepemimpinan di Bidang Pendidikan, Berantas Pungli PPDB
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Selembar kertas berisi informasi biaya masuk siswa baru di SMAN 13 Depok, yang diduga pungli. Pungli ini dilakukan saat daftar ulang siswa baru, Sabtu. 

WARTA KOTA, DEPOK---Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) 2018 di Kota Depok diwarnai praktik jual beli kursi serta pungli seperti laporan yang diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya.

Hal ini ternyata sudah terjadi setiap tahun dan mengakar di Depok.

Oleh karena itu, Kota Depok membutuhkan kepemimpinan dalam bidang pendidikan.

Baca: Ombudsman Sudah Terima Laporan Pungli PPDB SMA Negeri Depok

Hal itu dikatakan pengamat dan pemerhati Kota Depok, Novi Anggriani, Selasa (17/7/2018).

Novi mengaku kecewa dengan apa yang teradi di dunia pendidikan di Depok ini terutama dalam proses PPDB.

Sebenarnya sudah ada tim pengawas PPDB, ditambah lagi penandatanganan pakta integritas dari beberapa pemegang kepentingan.

Baca: Takut Anak Jadi Korban, Orangtua Siswa Baru di SMAN 13 Depok Pasrah Dipungli Saat PPDB

Akan tetapi, nyatanya, kata Novi, praktik pungli dan jual beli kursi tetap terjadi di Depok.

“Berarti yang dibutuhkan adalah kepemimpinan dalam bidang pendidikan di Depok. Ini yang tidak ada dan dirasakan warga Depok," kata Novi.

Ia mengartikan kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan seseorang dengan segala daya upaya seperti manajemen, komunikasi, dan penegakan hukum demi tercapainya pendidikan yang baik dan penuh inovasi.

Baca: Akhirnya Anak Ibu Hamil Ini Lolos PPDB Setelah Berjuang Sampai Pendarahan

"Mulai dari level bawah hingga pucuk pimpinan bisa dibilang belum memiliki kepemimpinan pendidikan itu. Saya berharap Wali Kota Depok dapat lebih memperhatikan lagi masalah ini dengan memperbaikinya,” kata Novi.

Novi berharap kasus PPDB yang pernah terdengar oleh KPK, Kemendikbud, Ombudsman hingga kepolisian di Depok ini dapat dibuktikan, apakah termasuk pelanggaran pidana atau tidak.

"Sebab warga Depok akan mengira ada pembiaran oleh pihak terkait nantinya. Dan lebih buruk lagi kalau hal yang melanggar hukum dianggap biasa atau lumrah,” kata Novi.

Novi meminta agar anggota DPRD Depok dapat mengkritisi hal ini ke depannya dengan tegas.

“Ini untuk menjaga Depok yang dinilai sebagai kota pendidikan, berubah menjadi kota tipu daya pendidikan” kata Novi.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved