50 Siswa Miskin Yang Sempat Ditolak di SMP Negeri Depok Akhirnya Diterima

Pemkot Depok dinilai telah memelintir kuota paling sedikit 20 persen siswa miskin menjadi maksimal 20 persen.

50 Siswa Miskin Yang Sempat Ditolak di SMP Negeri Depok Akhirnya Diterima
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Sejumlah ortu siswa unjuk rasa di Depok demi anaknya masuk sekolah negeri. 

SEBANYAK 50 siswa miskin yang sebelumnya ditolak di sejumlah SMP Negeri di Depok dalam PPDB SMP 2018 lalu, akhirnya dipastikan diterima atau dapat bersekolah di SMP Negeri di Depok.

Hal itu dikatakan Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan, yang mendampingi para ortu siswa miskin untuk mendapatkan haknya, kepada Warta Kota, Senin (16/7/2018).

"Akhirnya Pemkot Depok mengakomodir keinginan para ortu siswa miskin, yang sempat melapor ke kami ini. Mereka dipastikan diterima di sekolah negeri yang dituju," kata Roy.

Sebelumnya karena hal ini, Roy bersama puluhan ortu siswa miskin yang didampingi aktivis DKR Depok, sempat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Depok, pada Rabu (11/7/2018).

Saat perwakilan pengunjuk rasa diterima pihak Pemkot Depok, mereka walk out. Alasannya pihak yang menerima bukanlah pihak yang kompeten dalam hal pendidikan.

Karenanya mereka berencana akan melakukan unjuk rasa kembali, Senin (16/7/2018) ini. "Namun rencana unjuk rasa Senin ini kami batakkan, karena Pemkot Depok memastikan akan mengakomodir keinginan para ortu siswa miskin," kata Roy.

Ke depan pihaknya kata Roy akan terus memastikan bahwa para siswa miskin yang mereka dampingi itu benar-benar diterima di sekolah negeri sesuai janji Pemkot Depok. "Jika tidak, maka kami akan kembali menuntut hak warga miskin," kata Roy.

Sebelummya Roy menduga dirampoknya jatah kuota siswa miskin di Depok adalah akibat maraknya praktik percaloan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 atau jual beli bangku sekolah, untuk tingkat SMP di Kota Depok.

Diduga hal itulah, yang membuat setiap SMP Negeri di Depok hanya menyediakan kuota paling banyak 20 persen bagi siswa miskin, dan tidak mengikuti aturan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa kuota siswa miskin seharusnya adalah paling sedikit 20 persen.

"Dugaan saya, seperti itu. Salah satunya karena praktik percaloan, maka hak siswa miskin dihilangkan," kata Roy.

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved