Terbongkar Pencitraan Berlebihan Freeport Lihat Saja 5 Fakta FI Belum Direbut Kembali

ANGGOTA Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga ekonom senior Indef, Dradjad Wibowo menyampaikan, pemerintah terlalu berlebihan soal PT Freeport Indonesia.

"Seandainya pemerintah mengumumkan hasil negosiasi dengan Freeport Indonesia (FI) apa adanya, tentu kita harus mengapresiasi," katanya di Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Menurut Dradjad, negosiasi ini sangat alot dan sudah berjalan sekitar setahun.

Perlu kerja keras dari pihak Inalum dan pemerintah.

"Saya percaya, bos Inalum, Budi Sadikin akan mati-matian mencari deal terbaik bagi Indonesia. Dia, dulunya, dikenal sebagai seorang bankir yang profesional dan hati-hati," katanya.

Sayangnya, kata Dradjad, pencitraan yang dilakukan oleh oknum pemerintah sangat kelewatan.

"Sangat membodohi rakyat. Saking berhasilnya, tidak sedikit yang menulis “terima kasih pak Jokowi” tanpa melakukan fact-check. Sampai-sampai, ada seorang mahasiswa Indonesia di Inggris pun melakukan kebodohan yang sama," katanya.

Dradjad menyatakan, dia mendukung penuh usaha pemerintah mengambil alih saham mayoritas FI.

"Yang saya kritisi adalah pencitraan dan pembodohan rakyat yang kelewatan," katanya.

Mari kita lakukan fact-check.

1. Apa yang sudah disepakati? Jawabnya, lebih pada soal harga.

Tiga pihak, yaitu Indonesia (pemerintah dan Inalum), Freeport-McMoRan Inc. (FCX), dan Rio Tinto sepakat pada harga US$ 3.85 miliar atau sekitar Rp 55 triliun.

Ini adalah harga bagi pelepasan hak partisipasi Rio Tinto, plus saham FCX di FI.

Rio Tinto terlibat dalam negosiasi karena dia ber-joint venture dengan FCX, di mana hingga 2021 dia berhak atas 40% dari produksi di atas level tertentu dan 40% dari semua produksi sejak 2022.

Gampangnya, meskipun FCX pemilik mayoritas FI, tapi 40% produksinya sudah di-ijon-kan ke Rio Tinto.

Jadi, selain saham FCX di FI, Indonesia juga harus membeli hak ijon ini.

2. Apakah Freeport sudah direbut kembali seperti klaim bombastis yang beredar?

Belum!

Transaksi ini masih jauh dari tuntas.

Kepada media asing seperti Bloomberg dan lainnya, pihak FCX dan Rio Tinto menyebut, masih ada isu-isu besar yang belum disepakati.

Dalam berita Bloomberg, Rio secara resmi menyatakan “Given the terms that remain to be agreed, there is no certainty that a transaction will be completed”.

Jadi, masih belum ada kepastian bahwa transaksinya akan tuntas.

Menurut Freeport dalam berita Bloomberg, isu besar itu adalah:

(a) hak jangka panjang FCX di FI hingga tahun 2041, (b) butir-butir yang menjamin FCX tetap memegang kontrol operasional atas FI, meskipun tidak menjadi pemegang saham mayoritas, dan (c) kesepakatan tentang isu lingkungan hidup, termasuk tentang limbah tailing.

3. Lalu, kenapa pada bulan Juli 2018 tercapai kesepakatan harga?

"Dugaan saya, ini tidak lepas dari fakta bahwa IUPK sementara (Izin Usaha Pertambangan Khusus) bagi FI habis pada 4 Juli 2018," katanya.

Melalui revisi SK Nomor 413K/30/MEM/2017, IUPK diperpanjang hingga 31 Juli 2018. Sejak 2017, IUPK ini sudah berkali-kali diperpanjang.

4. Harganya mahal atau tidak?

"Saya belum bisa menjawabnya sekarang. Tapi, yang jelas, sejak lama Rio Tinto pasang harga di US$ 3.5 miliar. Tidak mau nego. Indonesia akhirnya menyerah, terima harga US$ 3.5 milyar, ditambah US$ 350 juta bagi FCX," katanya.

Sebagai perbandingan, pada 1 November 2013 Indonesia “merebut kembali” Inalum dari Jepang.

Pihak Jepang, yaitu NAA (Nippon Asahan Aluminium) ngotot dengan harga US$ 626 juta.

Pemerintah ngotot US$ 558 juta.

Jadi, ada selisih US$ 68 juta.

Jepang akhirnya takluk.

Mungkin memang lebih mudah mengalahkan Jepang dibandingkan “koalisi” dari AS, Inggris dan Australia.

5. Sebagai catatan, aset Inalum saat ini sekitar Rp 90 triliun.

Dengan kesepakatan harga US$ 3.85 miliar, transaksi ini nilainya setara 61% aset Inalum.

"Saya ingatkan, jangan sampai Inalum over-stretched, yang bisa menjadi masalah besar di kemudian hari," katanya.

Berdasarkan fakta di atas, kata Dradjad, jelas bahwa Freeport belum “direbut kembali”.

Transaksi belum terjadi karena ada isu-isu besar yang belum tuntas.

Itu pun Indonesia nerimo saja harga yang dipatok oleh Rio Tinto.

Jika transaksinya terwujud nanti, Indonesia harus membayar Rp 55 triliun.

Tapi, FCX ngotot kontrol operasional tetap mereka yang pegang.

"Qulil haqqa walau kaana murran," katanya.