Ratusan Pekerja Outsourcing JICT Desak Pemerintah Tinjau Ulang PHK Mereka

"Faktanya, ratusan pekerja yang terampil tersebut malah di-PHK dan digantikan para operator baru yang minim pengalaman dan kemampuan."

Ratusan Pekerja Outsourcing JICT Desak Pemerintah Tinjau Ulang PHK Mereka
Istimewa
RATUSAN pekerja korban pemecatan massal oleh manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT) menggeruduk kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, Senin (9/7/2018). Mereka menuntut penyelesaikan kasus PHK dengan dalih pergantian vendor. 

RATUSAN pekerja korban pemecatan massal oleh manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT) menggeruduk kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara pada Senin (9/7/2018).

Para pekerja outsourcing yang tergabung dalam Serikat Pekerja Container (SPC) itu menuntut haknya pasca diputus kontrak dengan dalih pergantian vendor.

Aksi unjuk rasa tersebut, seperti diungkapkan Sekretaris Jendral Serikat Pekerja Container (SPC), Emil Salim, merupakan bentuk kekecewaan para pekerja terhadap pihak perusahaan.

Para pekerja, katanya, meminta kepada pemerintah dan stakeholders pelabuhan untuk membantu meninjau ulang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

RATUSAN pekerja korban pemecatan massal oleh manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT) menggeruduk kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, Senin (9/7/2018). Mereka menuntut penyelesaikan kasus PHK dengan dalih pergantian vendor.
RATUSAN pekerja korban pemecatan massal oleh manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT) menggeruduk kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, Senin (9/7/2018). Mereka menuntut penyelesaikan kasus PHK dengan dalih pergantian vendor. (Istimewa)

Dalam orasinya, Emil menyebut terdapat dua permasalahan utama kasus pemecatan massal pekerja outsourcing JICT, yakni praktik vendorisasi dan PHK yang seperti tidak taat aturan.

PHK massal yang dilakukan oleh manajemen JICT terhadap ratusan operator alat RTGC terindikasi tidak sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19 Tahun 2012.

Aturan tersebut memaparkan dalam hal pergantian vendor, maka pekerja eksisting diutamakan tetap bekerja.

"Namun faktanya, ratusan pekerja yang terampil tersebut malah di-PHK dan digantikan para operator baru yang minim pengalaman dan kemampuan. Sehingga berdampak terhadap menurunnya produktivitias JICT," ungkapnya dalam siaran tertulisnya.

Terkait praktik vendorisasi operator alat RTGC untuk kegiatan bongkar muat di lapangan penumpukan JICT, menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 dan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, seharusnya aktivitas tersebut masuk menjadi kegiatan inti perusahaan.

Karena dijelaskannya, kegiatan bongkar muat petikemas di lapangan penumpukan JICT bukan kegiatan musiman dan berlangsung secara terus-menerus.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved