Pilkada Serentak 2018

Mahkamah Konstitusi Tutup Gugatan Pilkada

Pilkada Serentak 2018 telah usai, KPU Provinsi, Kabupaten serta Kotamadya telah menyelesaikan rekapitulasi dan menetapkan hasil Pilkada.

Mahkamah Konstitusi Tutup Gugatan Pilkada
Antara Foto/Wahyu Putro A
KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) didampingi Hakim MK saat memimpin sidang dengan agenda pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/10).(ilustrasi) 

PEMILIHAN Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 telah usai, KPU Provinsi, Kabupaten serta Kotamadya telah menyelesaikan rekapitulasi dan menetapkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Gugatan Pilkada yang dibuka Mahkamah Konstitusi selama 14 hari, terhitung sejak penghitungan suara dimulai, tanggal 27 Juni 2018 pun telah usai.

Pilkada serentak yang sukses digelar pemerintah diungkapkan Praktisi Hukum Pemilu, Ahmad Irawan telah berakhir.

Di banyak wilayah pemilihan, mereka yang gagal meraih suara terbanyak langsung menerima penetapan hasil dan bahkan mengucapkan selamat pada peserta yang ditetapkan memperoleh suara terbanyak.

Akan tetapi, terdapat juga calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak menerima hasil.

Baca: Hotman Mulai Marah dengan Kelakuan Aseng dan Acong: Istri Dipaksa Jilati Lantai Bekas Dikencingi

Baca: Alasan Sam Aliano Ingin Peristri Janda Ahok, Bagaimana dengan Syarat Nomor 3

Baca: Video Salat Berbahasa Indonesia yang Bikin Heboh Ternyata Cuma Kursus untuk Murid SD dan SMP

Mereka yang kecewa kemudian mengajukan permohonan sengketa penetapan hasil ke Mahkamah Konstitusi.

"Terdapat banyak alasan mereka hendak bersengketa ke Mahkamah Konstitusi. Umumnya alasan tersebut menyangkut terjadi kecurangan dan berbagai pelanggaran pemilu," jelasnya dihubungi pada Senin (9/7/2018).

Dalam sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia, berbagai kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu telah dianggap selesai dan diselesaikan oleh pengawas dan penyelenggara pemilu.

Baca: Ingat! Susu Kental Manis Tidak Boleh Diberikan Pada Anak di Bawah 12 Bulan!

Baca: Motif Pelepasan Ikan Araipaima ke Sungai Brantas karena Pemilik Kewalahan

Tetapi untuk mereka yang hendak bersengketa ke Mahkamah Konstitusi perlu diingatkan adanya aturan selisih ambang batas hak gugat yang besarannya sekitar 0,5 persen hingga 2 persen dari total suara sah. Besaran tersebut tergantung jumlah penduduk di wilayah tersebut.

"Jika jumlah selisihnya melebihi presentase tersebut, sebaiknya tidak usah mengajukan sengketa karena hal tersebut akan menguras waktu, tenaga dan biaya pasangan calon. Belum lagi tensi politik dan potensi konflik yang ada di daerah," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved