PA 212 Tuntut Bareskrim Lanjutkan Proses Hukum Terduga Penistaan Agama

Bareskrim Polri menerima sejumlah perwakilan massa aksi 67 yang sempat berorasi.

PA 212 Tuntut Bareskrim Lanjutkan Proses Hukum Terduga Penistaan Agama
Warta Kota/Rangga Baskoro
Sebanyak sepuluh perwakilan massa aksi 67 yang sempat berorasi diterima di SPKT Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/7). 

BARESKRIM Polri menerima sejumlah perwakilan massa aksi 67 yang sempat berorasi.

Sebanyak sepuluh perwakilan diterima di SPKT Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan itu, sepuluh perwakilan massa diterima Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Umun Kombes Daddy Hartadi, Kasubdit IV Kombes Djuhandani Rahardjo Puro dan Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Syahardoantono.

Salah satu perwakilan massa yang ikut bertemu yakni Sekretaris Umum DPP PA 212 Bernard Abdul Jabbar mengatakan, Bareskrim mengaku telah menghentikan kasus dugaan penodaan agama yang menyeret nama Viktor Laiskodat.

Padahal, kata dia, politikus Partai NasDem itu terang-terangan melakukan penodaan agama.

Dia menuturkan, penyidik Bareskrim menghentikan dan tidak akan melanjutkan proses hukum laporan tersebut karena merujuk pada aturan yang tertuang dalam Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Baca: Kuasa Hukum Sebut Fadlan Tidak Mau Tanggung Jawab soal Kondomunium Kotak Masuk x

Baca: Kenapa Dokter Pakai Seragam Hijau di Ruang Operasi? Ayo Terka Kenapa, Jawabannya Ini

Baca: Mister Cakil Meretas Memakai Telepon Seluler, Sudah Bobol 60 Situs

"Kenapa kasusnya tidak diteruskan? Karena penyidik merujuk pada UU MD3," kata Bernard, Jumat (6/7).

Dengan penghentian itu, pihaknya sangat menyayangkannya. Apalagi Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan uji materi terhadap UU MD3.

Apalagi Bareskrim tidak menyertakan surat pemberitahuan pemberhentian penyelidikan kasus tersebut kepada pihaknya sebagai pelapor.

"Padahal UU MD3 sudah digugat dan dibatalkan. Itu juga enggak ada (pemberitahuan) cuma diberhentikan saja," tegas dia.

Sebelumnya Viktor dilaporkan sejumlah partai politik ke Bareskrim setelah dirinya mengaitkan sejumlah partai politik, yakni PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS, sebagai pendukung negara khilafah, dalam pidatonya di Kupang, Agustus.

Pernyataan ini menyebar karena diunggah di media sosial.

Dalam laporannya, PAN, Partai Gerindra, PKS, dan Generasi Muda Demokrat menuduh Viktor melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 156 KUHP tentang penistaan agama, serta Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghasutan Diskriminasi Ras dan Etnis. (abs)

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved