Teken Pakta Integritas dengan Bawaslu, PBB Dukung Pelarangan Caleg Mantan Koruptor

WARTA KOTA, PASAR MINGGU---Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar roadshow ke Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai partai politik peserta pemilu untuk menyosialisasikan pengawasan pencalonan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden 2019.

Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan, dalam sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas tersebut menekankan kepada partai politik untuk memperhatikan sejumlah hal terkait pencalonan dan kampanye legislatif.

Baca: Bawaslu Provinsi Banten Sebut Dua TPS di Banten Melakukan Pelanggaran

"Ada beberapa hal yang kami sampaikan misalnya imbauan moral partai politik untik tidak calonkan caleg yang bermasalah dengan hukum baik itu narkoba, teroris dan masalah hukum lainnya," kata Abhan saat ditemui usai kegiatan di kantor DPP PBB, Jalan Pasar Minggu Raya, Jakarta Selatan, Selasa (3/7/2018).

"Kedua, pastikan tidak ada mahar politik. Dan ketiga calon tidak pernah tersangkut kasus korupsi," katanya.

Abhan menyadari pelarangan caleg yang pernah tersangkut kasus korupsi masih menjadi polemik, terutama penolakan dari sejumlah tokoh parpol.

Baca: Bawaslu Ajak 13 Delegasi dari Tujuh Negara Tinjau TPS Sempur di Kota Bogor

Ia meyakini pelarangan tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas para anggota legislatif yang terpilih nanti.

"Dengan adanya pakta integritas ini kami harapkan parpol punya tanggungjawab sosial dan komitmen moral untuk mematuhinya. Nanti kami akan roadshow ke seluruh parpol," kata dia.

Sekjen PBB, Afriansyah Ferry Noer, menyambut baik adanya pakta integritas yang dilakukan kedua belah pihak.

Baca: Partai Bulan Bintang Incar Fraksi DPRD di Jakarta

"Intinya kami sudah tandatangani pakta integritas dan menyetujui usulan yang baik dari Bawaslu. Ibaratnya ini perjanjian antara parpol dan bawaslu," kata Ferry.

Ferry tidak masalah jika aturan soal pelarangan caleg yang pernah tersangkut kasus korupsi diterapkan dalam pemilu mendatang.

"Kami sebagai peserta pemilu setuju apa yang diminta KPU dan Bawaslu. Sejauh ini tidak ada calon yang mendaftar dari mantan atau terlibat korupsi karena kami ketat dalam menyaring masyarakat yang mendaftar menjadi caleg di PBB," katanya.